Intip Pidato Kenegaraan Jokowi di HUT RI ke-79: Apa Saja Isinya?

Daftar Isi

Intip Pidato Kenegaraan Jokowi di HUT RI ke-79: Apa Saja Isinya?

Presiden Joko Widodo baru saja menyampaikan pidato kenegaraan yang penting banget nih, tepat di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Momen ini spesial karena dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI. Pidato ini disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2024. Penasaran kan, apa aja sih poin-poin penting yang disampaikan Pak Jokowi dalam pidatonya kali ini? Yuk, kita bahas lebih dalam!

Pembukaan yang Penuh Kehangatan

Pidato diawali dengan salam yang begitu hangat dan Islami, “Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”. Nggak lupa juga salam kebangsaan lainnya seperti Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Sapaan ini menunjukkan keberagaman dan persatuan Indonesia yang selalu dijunjung tinggi.

Selanjutnya, Pak Jokowi menyapa para tokoh penting negara dan tamu undangan. Beliau menyebutkan satu per satu, mulai dari Wakil Presiden, para Ketua dan Anggota MPR, DPR, DPD, Lembaga-Lembaga Negara, hingga mantan Wakil Presiden seperti Bapak Try Sutrisno dan Bapak Jusuf Kalla. Para Duta Besar negara sahabat, pimpinan organisasi internasional, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, KaBIN, dan para Ketua Umum Partai Politik juga turut disapa dengan penuh hormat. Lengkap banget ya daftar tamu pentingnya! Ini menunjukkan betapa pentingnya acara Sidang Tahunan ini bagi negara.

10 Tahun Mengemban Amanah: Ucapan Terima Kasih yang Tulus

Pak Jokowi memulai bagian inti pidatonya dengan momen yang cukup personal dan menyentuh. Beliau menyampaikan bahwa tahun 2024 ini menandai 10 tahun dirinya menjabat sebagai Presiden RI, dan 5 tahun bersama Bapak Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Sebuah perjalanan panjang yang penuh makna dan tanggung jawab besar.

Beliau mengakui bahwa amanah ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pak Jokowi juga menceritakan bahwa sejak awal menjabat, beliau sadar betul akan banyaknya tantangan dan gelombang yang harus dihadapi. Tapi, keyakinan dan kepercayaan pada dukungan rakyat selalu menjadi sumber kekuatan utama. Senyum, sapa, dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia menjadi energi yang tak ternilai harganya.

Di momen terakhirnya berdiri di podium Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD sebagai Presiden, Pak Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam. Beliau berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah bersama-sama melewati berbagai tantangan dan perubahan selama 10 tahun terakhir. Kerja keras dan kebersamaan inilah yang membawa bangsa Indonesia sampai ke titik ini, sebuah titik yang bisa menjadi landasan untuk kemajuan di masa depan. Pesan ini sangat kuat, menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong dalam membangun bangsa.

Fondasi dan Peradaban Baru: Pembangunan Indonesiasentris

Pak Jokowi dengan bangga menyampaikan bahwa selama 10 tahun ini, Indonesia telah berhasil membangun fondasi dan peradaban baru. Pembangunan yang dilakukan bersifat Indonesiasentris, dimulai dari pinggiran, desa, dan daerah terluar. Ini adalah pendekatan yang sangat penting untuk memastikan pembangunan merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Beliau memaparkan berbagai pencapaian infrastruktur yang sangat signifikan. Bayangkan saja, 366 ribu kilometer jalan desa telah dibangun, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru! Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tapi bukti nyata perubahan besar yang terjadi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mempermudah aksesibilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok negeri.

Dampak dari pembangunan infrastruktur ini juga sangat terasa dalam penurunan biaya logistik. Dari yang sebelumnya 24 persen, turun menjadi 14 persen di tahun 2023. Ini tentu saja sangat membantu para pelaku usaha dan mendorong daya saing Indonesia di tingkat global. Peringkat daya saing Indonesia pun meningkat dari peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Selain itu, pemerataan pembangunan juga memperkuat persatuan bangsa karena akses dan keadilan semakin dirasakan oleh semua.

Ketangguhan bangsa Indonesia juga teruji dalam menghadapi berbagai krisis global, seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan geopolitik dunia yang semakin memanas. Di tengah tantangan-tantangan berat ini, Indonesia justru mampu pulih lebih cepat dan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5 persen, bahkan wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku mampu tumbuh di atas 6 persen, dan Maluku Utara melonjak hingga di atas 20 persen! Ini adalah pencapaian yang luar biasa di tengah kondisi ekonomi global yang tidak pasti.

Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 2-3 persen, padahal banyak negara lain mengalami lonjakan inflasi yang tinggi. Angka kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan drastis dari 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting juga turun signifikan dari 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga berhasil ditekan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Semua indikator ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Perlindungan Masyarakat Ekonomi Bawah: Program Sosial yang Menyentuh

Pemerintah juga memberikan perhatian besar pada perlindungan masyarakat ekonomi bawah melalui berbagai program sosial. Anggaran fantastis sebesar Rp361 triliun untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama 10 tahun telah membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya. Program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

Di bidang pendidikan, Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/SMK. KIP memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah dan meraih pendidikan yang lebih baik.

Program Keluarga Harapan (PKH) juga mendapatkan alokasi anggaran yang besar, yaitu Rp225 triliun selama 10 tahun. Program ini membantu meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Selain itu, Program Pra Kerja dengan anggaran Rp60,3 triliun selama 5 tahun telah memberikan pelatihan dan keahlian kepada 18,8 juta pekerja di seluruh Indonesia. Program-program ini bukan hanya sekadar bantuan sosial, tapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Pak Jokowi menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang mencakup semua lapisan masyarakat, memberikan dampak luas, dan membuka peluang untuk tumbuh bersama. Ini adalah visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hilirisasi dan Kedaulatan Sumber Daya Alam

Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah hilirisasi industri dan penghentian ekspor bahan mentah. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Meskipun banyak negara lain yang menggugat dan menentang kebijakan ini, Indonesia tetap teguh dan tidak goyah. Hilirisasi dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga, dan akan dilanjutkan ke timah serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Hasilnya sudah mulai terlihat. Smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga telah terbangun, menciptakan lebih dari 200 ribu lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp158 triliun selama 8 tahun terakhir. Ini adalah bukti nyata bahwa hilirisasi memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi negara dan masyarakat.

Pak Jokowi menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah juga berhasil mengambil alih kembali aset-aset negara yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Pengambilalihan ini adalah langkah penting untuk memastikan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.

Ekonomi Hijau dan Transisi Energi

Indonesia juga tidak mau ketinggalan dalam tren ekonomi hijau global. Pak Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi hijau yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 3.600 GW, dari berbagai sumber seperti air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bioenergi. Potensi ini adalah modal besar untuk masa depan energi yang bersih dan berkelanjutan.

Indonesia terus berkomitmen untuk melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap. Transisi energi yang diinginkan adalah transisi yang berkeadilan, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Teknologi, Digitalisasi, dan Produk Dalam Negeri

Di sektor teknologi dan digitalisasi, Indonesia juga mencatat kemajuan yang signifikan. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki INA Digital, sebuah platform digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi. INA Digital bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah layanan publik bagi masyarakat. Ini adalah langkah maju dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih efisien.

Cakupan elektrifikasi terus diperluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024. Cakupan internet juga terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024. Infrastruktur digital ini menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start-up Indonesia. Diharapkan, ekosistem digital yang kuat akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini.

Pemerintah juga memberikan dukungan khusus untuk produk dalam negeri dengan memprioritaskan belanja APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk lokal. Tujuannya sederhana, yaitu agar apa yang berasal dari rakyat dapat kembali ke rakyat dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja.

Reformasi Hukum yang Modern

Di bidang hukum, Indonesia juga patut berbangga. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP baru ini adalah upaya memodernisasi hukum Indonesia agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga telah berhasil merevisi 80 undang-undang dan 1.200 pasal. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menderegulasi peraturan yang tumpang tindih dan mempermudah investasi serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Indonesia juga telah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang memberikan perlindungan yang nyata dan kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak. UU TPKS adalah langkah maju dalam menegakkan keadilan dan melindungi kelompok rentan dari kekerasan seksual.

Apresiasi untuk Lembaga Negara

Pak Jokowi mengakhiri pidatonya dengan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Lembaga Negara atas dukungan dan kerja sama dalam menopang kemajuan Indonesia. Beliau menyebutkan peran masing-masing lembaga secara spesifik:

  • MPR RI: Berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antar tokoh bangsa.
  • DPR RI: Menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025, serta menyelesaikan banyak undang-undang strategis seperti UU IKN, UU DKJ, UU ITE, UU ASN, dan UU KIA.
  • DPD RI: Mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.
  • BPK RI: Mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum internasional.
  • Mahkamah Konstitusi RI: Menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu.
  • Mahkamah Agung RI: Mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.
  • Komisi Yudisial RI: Berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman.

Apresiasi ini menunjukkan pengakuan pemerintah atas peran penting setiap lembaga negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi kali ini benar-benar komprehensif dan memberikan gambaran jelas tentang pencapaian Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dari pembangunan infrastruktur masif, pertumbuhan ekonomi yang stabil, program sosial yang menyentuh masyarakat, hingga reformasi hukum dan penguatan lembaga negara. Semua pencapaian ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh elemen bangsa.

Gimana pendapatmu tentang pidato kenegaraan Pak Jokowi kali ini? Yuk, share di kolom komentar!

Posting Komentar