CARF: Lapor Aset Kripto ke Pajak? Simak Panduan Simpelnya!

Daftar Isi

• Apa Sih CARF Itu?¶
• Komponen Utama CARF¶
• CARF dan Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI)¶
• Peran Indonesia dalam CARF¶
• Apa Artinya CARF Bagi Pemilik Aset Kripto di Indonesia?¶
• Manfaat dan Tantangan Implementasi CARF¶
• Kesimpulan¶

Perkembangan aset kripto belakangan ini memang luar biasa pesat. Makin banyak orang tertarik berinvestasi atau sekadar mencoba peruntungan di pasar aset digital ini. Namun, di balik booming-nya kripto, muncul tantangan baru bagi otoritas pajak di seluruh dunia. Mereka perlu memastikan bahwa semua transaksi dan kepemilikan aset kripto dilaporkan dan dikenai pajak sesuai ketentuan.

Kenapa sulit? Karena teknologi di balik kripto, yaitu kriptografi dan blockchain, memungkinkan aset ini diterbitkan, dicatat, dipindahkan, dan disimpan tanpa perlu perantara tradisional seperti bank. Tidak ada lembaga sentral yang mencatat semua transaksi atau lokasi kepemilikan secara terpusat. Karakteristik ini bikin otoritas pajak kesulitan melihat aktivitas transaksi kripto secara menyeluruh.

Akibatnya, sulit juga bagi otoritas pajak untuk memverifikasi apakah para pemilik atau trader kripto sudah melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar. Mereka tidak punya pandangan jelas mengenai siapa saja yang punya aset kripto, berapa banyak transaksinya, dan di mana transaksi itu terjadi. Ini bisa jadi celah bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan penghasilannya dari kripto.

Menanggapi tantangan global ini, kelompok negara G-20 punya inisiatif. Mereka meminta Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) untuk mengembangkan sebuah standar global. Tujuannya adalah menciptakan pertukaran informasi pajak secara otomatis terkait transaksi aset kripto. Gayung bersambut, OECD pun langsung bergerak dan lahirlah yang namanya Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

Apa Sih CARF Itu?¶

Jadi, apa itu CARF sebenarnya? Singkatnya, CARF adalah kerangka kerja global yang didesain untuk meningkatkan transparansi pajak di era aset kripto. CARF memungkinkan negara-negara yang mengadopsinya untuk bertukar informasi pajak tentang transaksi aset kripto secara otomatis dan terstandar. Pertukaran ini dilakukan dengan yurisdiksi tempat wajib pajak tinggal setiap tahunnya.

CARF sengaja dikembangkan sebagai respons terhadap pertumbuhan masif pasar aset kripto yang sudah disebutkan tadi. Selain itu, CARF juga dibuat untuk memastikan bahwa upaya transparansi pajak global yang sudah dibangun, misalnya melalui standar pertukaran informasi keuangan (Common Reporting Standard/CRS), tidak jadi sia-sia hanya karena munculnya aset digital baru seperti kripto. Ini adalah langkah maju untuk menutup celah-celah pajak yang mungkin timbul dari aset kripto.

CARF dikembangkan oleh Working Party 10, sebuah kelompok kerja khusus di bawah Komite Urusan Fiskal OECD. Kelompok ini memang bertanggung jawab penuh atas pengembangan kebijakan terkait pertukaran informasi dan kepatuhan pajak di tingkat internasional. Dokumen resmi CARF pertama kali dirilis oleh OECD pada Juni 2023, setelah melalui proses pembahasan dan penyusunan yang cukup panjang melibatkan banyak negara.

Komponen Utama CARF¶

Merujuk pada dokumen resminya, CARF ini terdiri dari beberapa komponen penting yang saling melengkapi. Komponen-komponen ini dirancang agar CARF bisa diadopsi dan diimplementasikan secara efektif oleh berbagai negara di seluruh dunia. Mari kita bedah satu per satu.

1. Peraturan dan Penjelasan (Rules and Commentary)¶

Ini adalah inti dari CARF. Bagian ini berisi peraturan dan panduan rinci yang bisa diadopsi oleh negara-negara anggota menjadi dasar hukum domestik mereka. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari entitas yang menyediakan layanan aset kripto, atau yang biasa disebut sebagai Crypto-Asset Service Providers (CASPs). CASPs inilah yang punya data transaksi penggunanya. Peraturan ini dirancang dengan mempertimbangkan beberapa aspek kunci:

• Cakupan Aset Kripto: Aset kripto apa saja yang masuk dalam cakupan pelaporan CARF? Cakupannya lumayan luas, termasuk aset yang memanfaatkan kriptografi dan teknologi distributed ledger (DLT) atau teknologi serupa. Ini mencakup mata uang kripto yang sering kita dengar (seperti Bitcoin, Ethereum), stablecoins, dan bahkan beberapa jenis Non-Fungible Tokens (NFT) jika digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi. Jadi, tidak hanya koin-koin ‘utama’, tapi berbagai jenis aset digital berbasis kriptografi. Ini penting untuk menangkap seluruh ekosistem kripto yang terus berkembang.
• Entitas yang Wajib Lapor: Siapa saja yang punya kewajiban untuk mengumpulkan dan melaporkan data transaksi aset kripto? Ini adalah para CASPs. Mereka bisa berupa bursa (exchange) kripto, platform jual beli aset kripto, broker, atau entitas lain yang menyediakan layanan pertukaran antara aset kripto dengan mata uang fiat, aset kripto lainnya, atau yang menyediakan layanan transfer aset kripto. Intinya, entitas yang jadi jembatan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan ekosistem kripto.
• Jenis Informasi yang Dilaporkan: Data apa saja yang harus dilaporkan oleh CASPs kepada otoritas pajak? Informasi yang dilaporkan cukup detail. Ini mencakup identitas pengguna (nama, alamat, yurisdiksi tempat tinggal, Tax Identification Number/TIN jika ada), jenis aset kripto yang ditransaksikan, jenis transaksi (beli, jual, tukar, transfer), nilai transaksi (dalam mata uang fiat atau kripto lain), dan jumlah aset kripto yang ditransaksikan. Informasi ini dirancang untuk memberikan gambaran jelas kepada otoritas pajak mengenai aktivitas ekonomi yang dilakukan pengguna dengan aset kriptonya.
• Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence): Bagaimana CASPs menentukan pengguna mana yang datanya harus dilaporkan dan ke yurisdiksi mana informasi itu harus dikirim? Bagian ini mengatur prosedur yang harus dilakukan CASPs untuk mengidentifikasi pengguna mereka. Ini termasuk mengumpulkan bukti identitas dan informasi tempat tinggal pengguna. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa data dilaporkan ke negara tempat wajib pajak benar-benar tinggal dan memiliki kewajiban pajak. CASPs perlu melakukan langkah-langkah verifikasi untuk memastikan keakuratan data pengguna mereka.

2. Perjanjian Otoritas Kompeten Multilateral (CARF MCAA)¶

Komponen kedua adalah Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information Pursuant to the CARF atau disingkat CARF MCAA. Ini adalah semacam “kontrak” antarnegara. CARF MCAA berfungsi sebagai dasar hukum yang memungkinkan negara-negara yang menandatanganinya untuk secara otomatis bertukar informasi tentang aset kripto berdasarkan aturan CARF. Perjanjian ini sangat penting karena pertukaran informasi antarnegara tidak bisa dilakukan sembarangan; harus ada dasar hukum yang kuat yang disepakati bersama. Ini mirip dengan MCAA yang digunakan untuk pertukaran informasi rekening keuangan di bawah CRS.

3. Format Dokumen Elektronik (XML Schema)¶

Agar pertukaran informasi bisa berjalan lancar dan efisien, data harus dikirim dalam format yang terstandar. Komponen ketiga CARF adalah penetapan format dokumen elektronik berbasis XML (eXtensible Markup Language). Format ini akan digunakan baik oleh CASPs saat melaporkan data penggunanya kepada otoritas pajak di negaranya, maupun oleh otoritas pajak saat bertukar data dengan otoritas pajak di negara lain. Penggunaan format standar ini memastikan bahwa data yang dikirim bisa dibaca dan diproses dengan mudah oleh sistem di negara penerima. Ini menghindari masalah kompatibilitas data dan mempercepat proses pertukaran.

CARF dan Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI)¶

Pada dasarnya, CARF ini adalah bagian dari upaya global yang lebih besar yang disebut Automatic Exchange of Information (AEOI) atau Pertukaran Informasi Otomatis. AEOI sudah diterapkan di sektor keuangan tradisional melalui Common Reporting Standard (CRS), di mana bank dan lembaga keuangan lainnya secara otomatis melaporkan informasi rekening nasabah asing ke otoritas pajak di negara asal nasabah.

CARF bisa dibilang adalah “CRS-nya” aset kripto. Tujuannya sama: meningkatkan transparansi dan memerangi penghindaran pajak dengan memastikan otoritas pajak punya akses ke informasi yang relevan tentang aset yang dimiliki warganya di luar negeri, atau dalam kasus kripto, di platform yang mungkin berbasis di negara lain.

Perbandingan Sederhana:

Fitur	Common Reporting Standard (CRS)	Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)
Jenis Aset	Rekening keuangan tradisional (bank, sekuritas, asuransi)	Aset kripto dan aset digital serupa
Pihak yang Wajib Lapor	Lembaga keuangan tradisional (bank, broker, dll.)	Crypto-Asset Service Providers (CASPs)
Jenis Informasi	Saldo rekening, bunga, dividen, hasil penjualan aset keuangan	Identitas pemilik, jenis aset, jenis transaksi, nilai transaksi
Tujuan Utama	Transparansi informasi rekening keuangan	Transparansi informasi aset kripto

Seperti halnya CRS, pertukaran informasi di bawah CARF diharapkan bisa dimulai dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan informasi dari laman resmi OECD, targetnya adalah pertukaran otomatis data aset kripto berdasarkan CARF bisa dimulai pada tahun 2027. Ini berarti negara-negara yang mengadopsi CARF punya waktu untuk menyiapkan regulasi domestik dan sistem IT yang diperlukan.

Alur Sederhana Pertukaran Informasi CARF (Gambaran Umum)

Ini adalah gambaran bagaimana informasi bisa mengalir di bawah kerangka CARF:

1. Seorang wajib pajak A dari Negara X memiliki aset kripto dan bertransaksi melalui platform (CASP) yang berbasis di Negara Y.
2. CASP di Negara Y mengidentifikasi bahwa wajib pajak A adalah penduduk Negara X berdasarkan prosedur uji tuntas CARF.
3. CASP di Negara Y mengumpulkan data transaksi wajib pajak A (identitas, jenis aset, transaksi, nilai) sepanjang tahun pajak.
4. CASP di Negara Y melaporkan data tersebut kepada otoritas pajak di Negara Y menggunakan format XML standar CARF.
5. Otoritas pajak Negara Y, yang telah menandatangani CARF MCAA dengan Negara X, secara otomatis bertukar informasi yang relevan tentang wajib pajak A dengan otoritas pajak Negara X. Pertukaran ini juga menggunakan format XML standar.
6. Otoritas pajak Negara X menerima data tersebut dan bisa memverifikasi apakah wajib pajak A telah melaporkan penghasilan atau kepemilikan aset kriptonya dengan benar dalam SPT pajaknya di Negara X.

Diagram ini menggambarkan betapa pentingnya peran CASP sebagai pengumpul data utama dan peran CARF MCAA serta format XML sebagai jembatan dan standar pertukaran antarnegara.

Peran Indonesia dalam CARF¶

Indonesia ternyata tidak ketinggalan dalam perkembangan ini. Sebagai anggota Working Party 10 di OECD, Indonesia berpartisipasi aktif dalam perumusan dan pengembangan CARF sejak awal. Delegasi Indonesia rutin mengikuti pertemuan Working Party 10 dan memberikan masukan dalam setiap tahapan penyusunan CARF.

Partisipasi aktif ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar internasional untuk transparansi perpajakan. Indonesia memang dikenal sebagai anggota aktif Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Global Forum ini adalah forum internasional utama yang mempromosikan standar transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan pajak.

Baca Juga: loading

Sebagai bagian dari komitmen kuat ini, Indonesia juga menyatakan kesiapannya untuk berupaya memulai pertukaran otomatis informasi aset kripto berdasarkan CARF. Target yang dicanangkan sejalan dengan target global, yaitu mulai pada tahun 2027. Ini artinya, dalam beberapa tahun ke depan, kita bisa melihat perubahan signifikan dalam pelaporan dan pengawasan pajak terkait aset kripto di Indonesia.

Apa Artinya CARF Bagi Pemilik Aset Kripto di Indonesia?¶

Jika CARF mulai diterapkan di Indonesia dan diadopsi secara luas oleh negara-negara lain tempat platform kripto beroperasi, apa dampaknya bagi Anda yang punya aset kripto?

Pertama, perlu dipahami bahwa CARF mewajibkan platform atau CASP, bukan pengguna individu, untuk melaporkan data transaksi. Jadi, bukan berarti Anda harus lapor data transaksi harian Anda ke DJP melalui sistem CARF. Namun, data transaksi Anda di platform yang berbasis di luar negeri (atau nantinya di Indonesia jika CASPs diwajibkan) akan dilaporkan oleh platform tersebut ke otoritas pajak di negara mereka, yang kemudian akan ditukar secara otomatis dengan DJP di Indonesia jika ada perjanjian bilateral atau multilateral seperti CARF MCAA.

Ini berarti visibilitas otoritas pajak terhadap aktivitas transaksi aset kripto Anda akan meningkat drastis. Jika Anda melakukan banyak transaksi di platform kripto dan menghasilkan keuntungan, data tersebut kemungkinan besar akan sampai ke DJP.

Kedua, ini menegaskan kembali pentingnya memahami kewajiban pajak atas aset kripto di Indonesia. Penghasilan dari transaksi aset kripto, seperti keuntungan penjualan (capital gain), sudah dikenai pajak sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya CARF, risiko bahwa penghasilan dari kripto Anda tidak terdeteksi oleh otoritas pajak akan semakin kecil.

Ketiga, bagi Anda yang menggunakan platform kripto yang berbasis di luar negeri, CARF akan memfasilitasi pertukaran informasi lintas batas. Artinya, data transaksi Anda di platform luar negeri sekalipun bisa diketahui oleh DJP. Ini mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dari aset kripto mereka dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Keempat, adanya CARF juga bisa mendorong pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan aturan pajak terkait aset kripto, termasuk kewajiban pelaporan oleh platform lokal. Saat ini, platform kripto di Indonesia sudah memiliki kewajiban tertentu, namun CARF bisa menjadi pendorong untuk harmonisasi standar pelaporan dengan standar internasional.

Manfaat dan Tantangan Implementasi CARF¶

Implementasi CARF membawa beberapa manfaat. Bagi otoritas pajak, ini jelas meningkatkan transparansi dan membantu menutup celah penghindaran pajak dari aset kripto. Ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak yang bisa digunakan untuk pembangunan. Bagi negara secara keseluruhan, ini menunjukkan komitmen terhadap kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan keuangan, termasuk penghindaran pajak.

Namun, ada juga tantangan dalam implementasi CARF. Pertama, kompleksitas teknis. CASPs harus membangun atau memodifikasi sistem mereka untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan data sesuai standar CARF. Otoritas pajak juga perlu sistem IT yang mumpuni untuk menerima dan memproses data dalam format XML yang diterima dari negara lain.

Kedua, masalah privasi data. Pengumpulan dan pertukaran data pribadi dalam jumlah besar menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data. Penting bagi negara dan CASPs untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dipertukarkan dilindungi sesuai standar keamanan data yang ketat.

Ketiga, memastikan cakupan yang komprehensif. Pasar kripto sangat dinamis dengan munculnya jenis aset dan model bisnis baru. CARF perlu cukup fleksibel untuk mencakup perkembangan di masa depan, atau setidaknya memiliki mekanisme untuk diperbarui secara berkala.

Kesimpulan¶

CARF adalah langkah maju yang penting dalam upaya global untuk menciptakan transparansi pajak di pasar aset kripto. Dengan standar pelaporan dan pertukaran informasi otomatis ini, otoritas pajak di seluruh dunia akan memiliki visibilitas yang jauh lebih baik terhadap aktivitas transaksi aset kripto para wajib pajak.

Bagi pemilik aset kripto di Indonesia, munculnya CARF dan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikannya pada tahun 2027 adalah pengingat yang kuat. Ini bukan lagi era di mana transaksi kripto bisa luput dari pantauan pajak. Sangat penting untuk memahami kewajiban pajak Anda terkait aset kripto dan melaporkan penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dengan benar dalam SPT Tahunan Anda. Kepatuhan pajak adalah tanggung jawab kita semua.

Bagaimana pendapat Anda tentang CARF ini? Apakah Anda sudah siap untuk era transparansi aset kripto ini? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar!