Data Kemiskinan Beda Versi BPS vs Bank Dunia? Ini Kata BPS!

Table of Contents

Waduh, ada kabar yang bikin kening berkerut nih soal angka kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia ternyata punya catatan yang beda jauh banget. Bayangin aja, Bank Dunia dalam laporan terbarunya bilang ada sekitar 60,3 persen penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan global. Angka ini kalau diterjemahkan ke jumlah orang itu lumayan fantastis, sekitar 171,8 juta jiwa!

Sementara itu, BPS punya catatan yang jauh lebih “ramah”. Data BPS per September 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan nasional cuma 8,57 persen. Nah, kalau dihitung jumlah orangnya, ini sekitar 24,06 juta jiwa. Selisihnya jauh banget kan, dari 171,8 juta jiwa jadi 24,06 juta jiwa. Gimana coba masyarakat nggak bingung lihat dua angka yang kayak langit dan bumi gini?

Kepala BPS, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, langsung angkat bicara buat menjelaskan fenomena perbedaan angka ini. Menurut beliau, perbedaan ini bukan berarti ada yang salah data atau kontradiksi satu sama lain. Perbedaan mencolok ini sebenarnya cuma gara-gara metodologi atau cara ngitungnya yang beda dan tujuannya juga nggak sama. Jadi, nggak perlu panik berlebihan lihat dua angka yang kayaknya nggak nyambung ini.

Ibu Amalia menegaskan, meskipun angkanya beda banget, kedua data ini punya dasar dan validitas masing-masing. Yang penting itu paham konteksnya. “Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar,” kata beliau, “namun penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan.” Beliau menambahkan, perbedaan muncul gara-gara standar garis kemiskinan yang dipakai beda dan untuk tujuan yang beda juga.

Metodologi Bank Dunia: Pendekatan PPP dan Garis Kemiskinan Global¶

Bank Dunia itu punya cara ngitung kemiskinan yang tujuannya buat perbandingan antarnegara secara global. Mereka pakai pendekatan yang namanya Purchasing Power Parity (PPP) atau Paritas Daya Beli. Nah, dengan PPP ini, mereka bisa membandingkan “daya beli” uang di berbagai negara, bukan cuma nilai tukar mata uangnya aja. Ini penting karena biaya hidup Rp100.000 di Jakarta jelas beda banget sama Rp100.000 di kota kecil di provinsi lain, apalagi dibandingkan dengan 10 dolar di Amerika Serikat misalnya.

Bank Dunia punya tiga tingkatan garis kemiskinan global berdasarkan PPP. Tingkatan ini disesuaikan sama status ekonomi negaranya. Ada US$ 2,15 PPP per hari buat mengukur kemiskinan ekstrem. Ini buat negara-negara yang super miskin atau masih di kategori low-income country. Lalu, ada US$ 3,65 PPP per hari buat negara berpendapatan menengah ke bawah (lower-middle income country). Standar ini dipakai buat negara-negara yang ekonominya sudah mulai tumbuh tapi masih di bawah rata-rata global.

Nah, buat Indonesia, Bank Dunia pakai standar yang paling tinggi di antara ketiganya, yaitu US$ 6,85 PPP per hari. Kenapa pakai yang ini? Karena sejak tahun 2023, status Indonesia naik jadi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country). Status ini didapat berdasarkan Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia yang mencapai US$ 4.870. Garis US$ 6,85 PPP ini disusun berdasarkan median garis kemiskinan yang dipakai oleh 37 negara lain yang masuk kategori upper-middle income. Jadi, ini standar umum buat negara-negara selevel kita.

Kalau dikonversi ke Rupiah, nilai US$ 6,85 PPP per hari ini setara dengan Rp5.993,03 per kapita per hari di tahun 2024. Nah, ini angka yang dipakai Bank Dunia buat mengukur berapa banyak penduduk Indonesia yang pengeluarannya kurang dari jumlah itu. Kalau sebulan, berarti sekitar Rp5.993,03 dikali 30 hari, kira-kira Rp179.790,9 per kapita per bulan. Ini angka yang jauh lebih rendah dari garis kemiskinan BPS, makanya persentasenya jadi jauh lebih besar.

Tapi, penting dicatat, angka dari Bank Dunia ini sifatnya referensial lho. Artinya, ini cuma buat perbandingan global atau jadi rujukan. Nggak wajib buat tiap negara menjadikannya sebagai angka kemiskinan resmi yang mutlak. Setiap negara, termasuk Indonesia, tetap punya hak dan kebutuhan buat ngitung angka kemiskinan pakai metodenya sendiri yang disesuaikan sama kondisi dan standar hidup lokal.

Ibu Amalia menjelaskan lagi, “Dengan demikian, apabila memperhatikan lebih detail, selain poverty line atau garis kemiskinan standar Bank Dunia, banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya yang dihitung sendiri berdasarkan keunikan dan standar hidupnya.” Ini logis banget. Standar hidup di Jakarta, misalnya, jelas beda banget sama standar hidup di daerah yang biaya hidupnya jauh lebih rendah, katakanlah di daerah perdesaan di Nusa Tenggara Timur. Bank Dunia mencoba pakai satu standar global yang disesuaikan per kelompok negara, tapi BPS fokus pada realitas di lapangan di tiap wilayah Indonesia.

Pendekatan BPS: Menghitung Kebutuhan Riil Masyarakat dengan Metode CBN¶

Nah, sekarang kita lihat cara BPS menghitung kemiskinan. BPS pakai pendekatan yang namanya Cost of Basic Needs (CBN) atau Biaya Kebutuhan Dasar. Metode ini menghitung jumlah minimum uang (dalam Rupiah) yang dibutuhkan seseorang atau sebuah rumah tangga per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini dibagi jadi dua: kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan.

Untuk kebutuhan makanan, BPS menetapkan standar konsumsi minimal sebesar 2.100 kilokalori per orang per hari. Ini standar minimal energi yang dibutuhkan tubuh manusia. Untuk mencapai 2.100 kkal ini, BPS menghitung biaya yang dibutuhkan untuk mengonsumsi bahan pangan umum yang biasa dikonsumsi masyarakat, seperti beras, telur, tahu, tempe, sayur, daging ayam, dan lain-lain. Jadi, bukan cuma beras aja, tapi gabungan berbagai jenis pangan yang membentuk pola konsumsi masyarakat miskin.

Selain makanan, BPS juga menghitung biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar non-makanan. Ini mencakup pengeluaran untuk perumahan (sewa, listrik, air), pendidikan (uang sekolah, buku), kesehatan (obat, dokter), pakaian, transportasi, dan beberapa kebutuhan lainnya yang dianggap esensial. Daftar kebutuhan non-makanan ini juga disusun berdasarkan survei terhadap pola pengeluaran masyarakat.

Data untuk menghitung ini semua dikumpulkan BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas ini survei rutin yang lumayan komprehensif dan dilakukan dua kali dalam setahun, biasanya pada bulan Maret dan September. Survei di bulan Maret biasanya skalanya lebih besar, mencakup 345.000 rumah tangga, sementara survei di bulan September lebih kecil, mencakup 76.310 rumah tangga. Sampel yang besar ini penting biar data yang didapat bisa mewakili kondisi seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Berdasarkan Susenas September 2024, BPS menetapkan Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Artinya, kalau pengeluaran per orang dalam sebulan kurang dari Rp595.242, maka orang tersebut masuk kategori miskin menurut standar BPS. Angka ini adalah rata-rata nasional ya.

Kalau dihitung per rumah tangga, BPS punya data rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin itu 4,71 orang. Jadi, Garis Kemiskinan untuk satu rumah tangga miskin itu sekitar Rp595.242 dikali 4,71, hasilnya sekitar Rp2.803.590 per bulan. Ini adalah ambang batas pengeluaran per rumah tangga untuk dianggap tidak miskin oleh BPS secara nasional.

Nah, garis kemiskinan BPS ini juga bervariasi antarwilayah, lho. Ini sesuai sama penjelasan Ibu Amalia sebelumnya. Misalnya, di DKI Jakarta, Garis Kemiskinannya jauh lebih tinggi karena biaya hidup di sana memang mahal. Per September 2024, Garis Kemiskinan di DKI Jakarta itu Rp4.238.886 per rumah tangga per bulan (untuk rata-rata jumlah anggota rumah tangga di sana). Bandingkan dengan Garis Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sebesar Rp3.102.215 per rumah tangga per bulan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa BPS menghitung kemiskinan berdasarkan realitas biaya hidup di masing-masing daerah, yang memang berbeda-beda.

Memahami Perbedaan: Tujuan dan Konteks yang Berlainan¶

Intinya, BPS ingin masyarakat paham bahwa kedua angka kemiskinan ini, baik versi Bank Dunia maupun versi BPS, itu nggak saling bertentangan. Mereka punya tujuan dan konteks yang berbeda. Bank Dunia pakai angkanya buat perbandingan global, buat melihat posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia. Angka mereka juga sering jadi rujukan buat organisasi internasional atau penelitian global. Metodologinya (PPP) memang didesain buat bisa dibandingkan secara internasional.

Sementara itu, BPS ngitung angka kemiskinan buat kebutuhan dalam negeri. Data BPS ini yang dipakai pemerintah Indonesia buat bikin kebijakan, menyusun program pengentasan kemiskinan, mengalokasikan anggaran sosial, dan mengevaluasi keberhasilan program-program tersebut. Metodologinya (CBN) didesain buat mencerminkan kondisi dan biaya hidup riil masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini yang disebut sebagai “garis kemiskinan nasional” yang resmi.

Jadi, kalau Bank Dunia bilang 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan global US$ 6,85 PPP, itu artinya pengeluaran mereka kurang dari standar minimum biaya hidup untuk negara upper-middle income kalau disetarakan daya belinya secara internasional. Ini bukan berarti 60,3% penduduk Indonesia itu miskin menurut definisi nasional BPS.

BPS menegaskan bahwa penting untuk tidak salah menafsirkan angka-angka ini. Garis kemiskinan itu bukan cuma soal berapa pendapatan per orang per hari atau per bulan. Misalnya, seperti yang sering disalahartikan, “kalau gaji 20 ribu per hari berarti nggak miskin”. Pemahaman seperti ini keliru. Garis kemiskinan BPS itu menghitung total pengeluaran untuk kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Angka Rp595.242 per kapita per bulan itu adalah biaya minimum untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, bukan angka pendapatan. Bisa saja pendapatan seseorang lebih tinggi dari garis kemiskinan, tapi pengeluarannya untuk kebutuhan dasar justru kurang dari angka itu, atau sebaliknya.

Memahami konsep ini sangat krusial. Data Bank Dunia berguna untuk melihat posisi komparatif Indonesia di mata dunia dan mengukur progres terhadap target global (seperti SDGs). Data BPS sangat penting dan relevan untuk perencanaan pembangunan di dalam negeri. Pemerintah perlu data BPS untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial, di daerah mana program pengentasan kemiskinan harus difokuskan, dan seberapa efektif program yang sudah berjalan.

Misalnya, dalam menyusun program bantuan pangan, pemerintah merujuk pada data penduduk miskin versi BPS, karena data ini yang mencerminkan kondisi riil dan biaya pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat lokal. Demikian juga dalam menentukan penerima bantuan pendidikan atau kesehatan, data BPS menjadi acuan utama.

Perbedaan angka ini seringkali menimbulkan kebingungan di masyarakat, dan bahkan menjadi bahan perdebatan publik. Namun, seperti yang dijelaskan BPS, intinya adalah tujuan dan metodologi yang berbeda. Sama seperti membandingkan hasil balap lari jarak 100 meter dengan maraton. Keduanya sama-sama balap lari, tapi standar pengukuran, strategi, dan tujuan fisiknya beda. Satu fokus pada kecepatan maksimal, satunya fokus pada daya tahan jarak jauh.

Penting bagi media dan masyarakat untuk mengkomunikasikan dan memahami perbedaan ini dengan baik. Angka kemiskinan BPS adalah potret kemiskinan berdasarkan standar nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan biaya hidup di Indonesia, dipakai untuk kebijakan domestik. Angka kemiskinan Bank Dunia adalah potret komparatif untuk tujuan global, menggunakan standar daya beli internasional. Kedua angka ini valid dalam konteksnya masing-masing.

Jadi, ketika mendengar ada angka kemiskinan yang berbeda, jangan langsung buru-buru menyimpulkan ada data yang salah atau ada pihak yang menutupi fakta. Tanyakan dulu: ini pakai standar yang mana? Dihitung pakai metode apa? Untuk tujuan apa data ini dirilis? Dengan memahami konteksnya, kita bisa melihat gambaran kemiskinan di Indonesia secara lebih utuh dan bijak. Baik data BPS maupun Bank Dunia, keduanya memberikan perspektif yang berharga, hanya saja dari sudut pandang yang berbeda.

Bagaimana menurut kamu? Apakah penjelasan BPS ini cukup membantu menjawab kebingungan soal perbedaan angka kemiskinan ini? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar!