Garis Kemiskinan BPS vs. Bank Dunia: Kok Bisa Beda? Ini Lho Cara Hitungnya!

Table of Contents

Akhir-akhir ini, topik soal garis kemiskinan memang lagi ramai banget dibahas. Pemicunya apalagi kalau bukan laporan dari Bank Dunia yang bikin banyak orang kaget. Gimana enggak kaget, Bank Dunia di laporan terbarunya (Macro Poverty Outlook edisi April 2025) bilang kalau persentase penduduk miskin di Indonesia bisa sampai 60,3% di tahun 2024! Angka ini dihitung pakai standar batas kemiskinan buat negara-negara berpendapatan menengah-atas. Nah, lho, kok beda jauh banget sama angka yang biasa kita dengar dari BPS yang di kisaran 9-10%? Jangan pusing dulu, ternyata perbedaannya ada di “kacamata” yang dipakai buat melihat kemiskinan itu sendiri.

Yuk, kita bedah satu-satu gimana sih BPS sama Bank Dunia menghitung garis kemiskinan ini, biar jelas duduk perkaranya.

Menghitung Garis Kemiskinan ala BPS¶

Badan Pusat Statistik (BPS) punya cara sendiri buat menentukan siapa saja yang termasuk kategori miskin di Indonesia. Metode yang dipakai BPS ini udah standar nasional dan disesuaikan sama kondisi ekonomi serta sosial di negeri kita.

Garis Kemiskinan Menurut BPS: Belanja Kebutuhan Minimum¶

Intinya, BPS melihat garis kemiskinan dari sisi pengeluaran. Seseorang atau sebuah rumah tangga dianggap miskin kalau rata-rata pengeluaran per kapitanya setiap bulan itu di bawah Garis Kemiskinan (GK). Nah, GK ini adalah total pengeluaran minimum yang dibutuhkan buat memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM)¶

Bagian pertama dari GK adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM). Ini dihitung berdasarkan pengeluaran minimum buat dapetin kalori yang cukup. BPS menetapkan standar minimal kebutuhan energi adalah 2100 kilokalori per kapita per hari. Tapi, bukan cuma soal jumlah kalori, lho. BPS juga melihat komposisi makanannya. Ada semacam “keranjang” berisi 52 jenis komoditas makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Nah, GKM ini adalah nilai rupiah dari pengeluaran buat memenuhi kebutuhan kalori minimal dengan komposisi makanan dari keranjang tadi. Jadi, bukan cuma makan asal kenyang, tapi ada standar gizinya juga.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)¶

Selain makan, manusia kan juga butuh kebutuhan dasar lain. Ini yang masuk ke Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). BPS menghitung GKNM dari nilai pengeluaran minimum buat kebutuhan non-makanan. Ada “keranjang” non-makanan juga, isinya komoditas dasar kayak perumahan, sandang (pakaian), pendidikan, kesehatan, transportasi, dan barang/jasa lainnya. Keranjang non-makanan ini beda antara wilayah kota (51 komoditas) dan desa (47 komoditas), disesuaikan sama pola konsumsi di masing-masing area.

Total Garis Kemiskinan (GK)¶

Garis Kemiskinan total (GK) itu ya tinggal menjumlahkan GKM dan GKNM. Jadi, GK = GKM + GKNM. Angka GK inilah yang jadi batas penentu. Kalau pengeluaran per kapita per bulan seseorang di bawah angka ini, maka dia masuk kategori miskin versi BPS. Data buat menghitung ini semua didapat BPS dari survei rutin yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), biasanya sih dua kali setahun di bulan Maret dan September. Angka persentase penduduk miskin yang sering dirilis pemerintah itu ya hasil perhitungan BPS ini.

Menghitung Garis Kemiskinan ala Bank Dunia¶

Nah, sekarang giliran Bank Dunia. Sebagai lembaga internasional, Bank Dunia punya cara pandang dan tujuan yang beda dalam mengukur kemiskinan. Tujuan utamanya adalah buat bisa membandingkan tingkat kemiskinan antar negara di seluruh dunia. Makanya, standar yang dipakai biasanya dalam mata uang Dolar AS dan disesuaikan dengan daya beli di masing-masing negara.

Standar Kemiskinan Global Bank Dunia¶

Bank Dunia punya beberapa standar garis kemiskinan internasional, tergantung tujuannya. Ini yang penting buat dipahami kenapa angkanya bisa beda-beda:

• Garis Kemiskinan Ekstrem (International Poverty Line - IPL): Ini standar global paling rendah, tujuannya buat mengukur kemiskinan yang paling parah di dunia. Saat ini standarnya US$2.15 per orang per hari. Angka ini udah disesuaikan dengan Paritas Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP) tahun 2017. PPP ini semacam kurs khusus yang nunjukkin berapa banyak mata uang suatu negara dibutuhkan buat membeli barang/jasa yang sama yang bisa dibeli dengan US$1 di Amerika Serikat. Jadi, US$2.15 di satu negara nilainya disesuaikan biar setara daya belinya sama US$2.15 di AS. Angka ini biasanya JAUH lebih rendah dari garis kemiskinan nasional BPS. Penduduk Indonesia yang masuk kategori ini biasanya persentasenya kecil banget, jauh di bawah 9%.
• Garis Kemiskinan Negara Berpendapatan Menengah-Bawah: Standarnya US$3.65 per orang per hari (PPP 2017). Ini buat mengukur kemiskinan yang relevan di negara-negara yang statusnya lower-middle-income. Standar ini lebih tinggi dari IPL, wajar karena di negara yang sedikit lebih kaya, standar kebutuhan minimum juga cenderung lebih tinggi.
• Garis Kemiskinan Negara Berpendapatan Menengah-Atas: Standarnya US$6.85 per orang per hari (PPP 2017). Nah, INI DIA standar yang dipakai Bank Dunia waktu bilang 60,3% penduduk Indonesia masuk kategori miskin di laporan April 2025 itu. Indonesia kan statusnya udah masuk kategori negara berpendapatan menengah-atas. Bank Dunia pakai standar ini buat melihat, kalau pakai “kacamata” standar negara yang lebih kaya, seberapa banyak sih penduduk kita yang masih ketinggalan?

Gimana Bank Dunia Dapat Data buat Indonesia?¶

Sama kayak BPS, Bank Dunia juga butuh data pengeluaran atau pendapatan rumah tangga. Biasanya, Bank Dunia menggunakan data survei yang dikumpulkan oleh BPS, yaitu Susenas tadi. Jadi, sumber datanya bisa sama, tapi cara mengolah dan batas kemiskinannya yang beda. Data Susenas yang dalam rupiah per bulan diubah dulu jadi pengeluaran per kapita per hari, terus dikonversi pakai nilai PPP yang relevan, baru deh dicocokkan sama standar Dolar Bank Dunia ($2.15, $3.65, atau $6.85).

Kenapa Angkanya Kok Bisa Beda Jauh Banget? (Kok Bisa Beda?)¶

Sekarang udah jelas kan pangkal bedanya? Perbedaan utama terletak pada:

1. Definisi dan Tujuan: BPS mengukur kemiskinan berdasarkan standar kebutuhan dasar yang spesifik untuk konteks Indonesia (keranjang makanan dan non-makanan). Tujuannya untuk monitoring dan evaluasi program pembangunan di tingkat nasional. Bank Dunia mengukur kemiskinan berdasarkan standar pendapatan/pengeluaran Dolar AS yang disesuaikan PPP, tujuannya untuk perbandingan internasional dan melihat posisi suatu negara relatif terhadap standar negara di kategori pendapatan yang sama.
2. Batas Kemiskinan (Threshold): Ini beda yang paling kelihatan. BPS punya angka Garis Kemiskinan dalam Rupiah yang mewakili biaya hidup minimum di Indonesia. Angka ini kalau dikonversi ke Dolar per hari mungkin jatuhnya ada di antara standar Bank Dunia yang $2.15 dan $3.65 (tergantung nilai PPP dan inflasi, angkanya fluktuatif). Sementara itu, Bank Dunia memakai tiga ambang batas global yang tetap ($2.15, $3.65, $6.85). Angka 60,3% itu didapat Bank Dunia karena memakai standar yang relatif sangat tinggi, yaitu $6.85 per hari (setara sekitar Rp 35.000-an sampai Rp 40.000-an per hari per orang, tergantung kurs PPP saat itu, atau sekitar Rp 1 jutaan lebih per bulan per orang). Angka ini jauh di atas garis kemiskinan versi BPS.
3. Perspektif: BPS melihat kemiskinan dari kacamata kebutuhan dasar minimal agar bisa bertahan hidup secara layak di Indonesia. Bank Dunia, terutama dengan standar $6.85, melihat kemiskinan dari kacamata standar hidup yang diharapkan di negara berpendapatan menengah-atas.

Jadi, angka 60,3% dari Bank Dunia itu bukan berarti jumlah orang yang kelaparan parah di Indonesia ada segitu banyak. Itu artinya, kalau standar hidup minimalnya setara dengan negara-negara yang selevel dengan Indonesia (menengah-atas), ternyata masih ada 60,3% penduduk yang pengeluarannya di bawah standar tersebut. Mereka mungkin tidak miskin ekstrem, bahkan mungkin sudah di atas garis kemiskinan nasional BPS, tapi masih rentan dan belum bisa menikmati standar hidup yang biasa di negara yang lebih maju atau bahkan negara-negara lain di kategori menengah-atas.

Tabel Perbandingan Singkat (Ilustrasi)¶

Biar makin jelas bedanya, coba lihat tabel ilustrasi berikut (angka rupiah hanya perkiraan, tergantung nilai PPP dan waktu perhitungan):

Indikator	Dihitung Oleh	Satuan	Standar	Perkiraan dalam Rupiah/Kapita/Bulan	Persentase Penduduk Miskin (Contoh)
Garis Kemiskinan	BPS	Rupiah	Kebutuhan minimum spesifik Indonesia	~Rp 500.000 - Rp 600.000	~9-10% (Angka resmi BPS terbaru)
IPL (Kemiskinan Ekstrem)	Bank Dunia	US$/hari	< US$2.15 (PPP)	~Rp 200.000 - Rp 300.000	~2-3% (Perkiraan, Jauh di bawah BPS)
Kemiskinan Menengah-Bawah	Bank Dunia	US$/hari	< US$3.65 (PPP)	~Rp 350.000 - Rp 500.000	~20-30% (Perkiraan)
Kemiskinan Menengah-Atas	Bank Dunia	US$/hari	< US$6.85 (PPP)	~Rp 1.000.000 - Rp 1.300.000	~60.3% (Angka Laporan WB)

Catatan: Angka perkiraan rupiah bisa sangat bervariasi tergantung metode konversi PPP dan tahun perhitungan.

Apa Artinya Buat Kita?¶

Angka 60,3% ini mungkin bikin kaget, tapi penting buat dilihat sebagai cerminan bahwa meskipun angka kemiskinan ekstrem kita rendah (versi Bank Dunia $2.15) dan kemiskinan nasional kita juga terus menurun (versi BPS), masih banyak sekali penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan nasional BPS tapi di bawah standar hidup yang ideal untuk negara sekelas Indonesia.

Ini menunjukkan adanya kelompok rentan yang jumlahnya besar. Mereka ini gampang banget jatuh miskin lagi kalau ada guncangan ekonomi sedikit saja, kayak kena PHK, sakit, atau harga bahan pokok naik. Mereka juga mungkin kesulitan mengakses layanan berkualitas seperti pendidikan atau kesehatan yang lebih baik, atau kesulitan menabung untuk masa depan.

Data ini jadi pengingat penting bagi pemerintah dan kita semua, bahwa perjuangan melawan kemiskinan belum selesai. Targetnya bukan cuma menurunkan angka kemiskinan versi BPS atau Bank Dunia $2.15, tapi juga gimana caranya biar makin banyak penduduk Indonesia yang bisa hidup dengan standar yang layak sesuai status kita sebagai negara berpendapatan menengah-atas, atau bahkan bisa naik kelas jadi negara maju.

Mermaid Diagram (Sebagai ilustrasi perbedaan cara pandang):

```mermaid
graph LR
A[Data Pengeluaran RT
(dari Susenas BPS)] → B(Metode BPS);
B → C{Keranjang Makanan & Non-Makanan};
C → D(Hitung GKM + GKNM = GK);
D → E[Bandingkan Pengeluaran vs GK];
E → F(Hasil: Angka Kemiskinan BPS ~9-10%);

A --> G(Metode Bank Dunia);
G --> H{Konversi ke USD<br>via PPP};
H --> I(Bandingkan Pengeluaran vs Thresholds USD);
I --> J1(Hasil: Kemiskinan Ekstrem < $2.15 ~2-3%);
I --> J2(Hasil: Kemiskinan Menengah-Bawah < $3.65 ~20-30%);
I --> J3(Hasil: Kemiskinan Menengah-Atas < $6.85 ~60.3%);

F:::bps_style
J1:::wb_style
J2:::wb_style
J3:::wb_style

classDef bps_style fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px;
classDef wb_style fill:#ccf,stroke:#333,stroke-width:2px;

```

Diagram ini nunjukkin alurnya, meskipun sumber datanya bisa sama, tapi proses dan batas ukurnya beda banget, makanya hasilnya juga beda.

Intinya, angka kemiskinan dari BPS dan Bank Dunia (terutama yang pakai standar $6.85) itu mengukur hal yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Kedua angka ini sama-sama penting dan memberikan gambaran yang berbeda tapi saling melengkapi tentang kondisi ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia. Yang satu fokus pada kebutuhan dasar minimal di konteks lokal, yang satu lagi melihat standar hidup relatif terhadap negara-negara selevel.

Nah, gitu kira-kira penjelasan singkatnya. Semoga nggak bingung lagi ya kenapa angkanya bisa beda jauh.

Menurut kamu, standar garis kemiskinan mana yang paling relevan buat dijadikan patokan di Indonesia? Share pendapatmu di kolom komentar yuk!