Rico-Zaki 100 Hari Jadi Wali Kota Medan, Minim Gebrakan? Ini Kata DPRD!

Table of Contents

Pasangan Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap telah menyelesaikan 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Periode awal ini seringkali dianggap krusial sebagai momen untuk tancap gas dan menunjukkan arah kebijakan. Namun, evaluasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan tampaknya belum melihat adanya gebrakan signifikan dari duet yang diusung koalisi NasDem-Gerindra ini. Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, terang-terangan menyampaikan penilaian kritisnya terhadap performa 100 hari Pemerintahan Rico-Zaki. Menurutnya, yang terlihat justru lebih banyak agenda seremonial ketimbang aksi nyata yang menyentuh langsung akar persoalan kota.

Menurut Syaiful Ramadhan, yang akrab disapa Bang SR, hingga saat ini belum terlihat arah kerja yang jelas dari kepemimpinan baru. Ia mempertanyakan prioritas dan langkah konkret apa yang sudah atau akan diambil untuk menjawab berbagai masalah mendesak yang dihadapi Kota Medan. Kejelasan arah ini penting agar masyarakat tahu apa yang bisa diharapkan dan bagaimana kinerja kepala daerah bisa diukur. Tanpa adanya peta jalan yang transparan, sulit bagi siapa pun, baik warga maupun anggota dewan, untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap keberhasilan atau kegagalan pemerintahan dalam periode awal ini.

Minim Gebrakan, Terjebak Pola Lama¶

Salah satu poin kritik utama dari Politisi PKS ini adalah ketiadaan rencana kerja resmi yang dipublikasikan. Bang SR menekankan bahwa tanpa indikator kinerja atau target yang terukur, masyarakat dan pihak terkait sulit untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan. “Ini jadi pertanyaan mendasar, sebenarnya apa yang dikerjakan selama 100 hari ini?” ujarnya dengan nada bertanya. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan apakah periode 100 hari ini benar-benar dimanfaatkan untuk meletakkan dasar perubahan atau sekadar rutinitas birokrasi biasa.

Pemerintahan Rico-Zaki dinilai masih terjebak dalam pola lama. Mereka dianggap lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang bersifat seremoni, sementara inovasi dan terobosan nyata masih minim. Padahal, 100 hari pertama adalah waktu yang ideal untuk menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda dan berani mengambil langkah baru. SR menyebutkan bahwa belum terlihat langkah serius dalam reformasi pelayanan publik. Padahal, kualitas pelayanan publik adalah salah satu tolok ukur utama kinerja pemerintah daerah yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, transformasi digital yang sering didengungkan dalam era modern ini juga belum menunjukkan progres yang signifikan. Efisiensi birokrasi, yang seharusnya menjadi fokus untuk mempercepat proses dan memudahkan warga, pun dinilai stagnan. Pelayanan publik masih terkesan lamban dan berbelit-belit, membuat warga merasa kesulitan saat berurusan dengan instansi pemerintahan. Kondisi ini tentu saja sangat disayangkan, mengingat harapan besar masyarakat terhadap kepemimpinan baru untuk membawa perubahan positif.

Masalah Klasik Kota: Sampah dan Banjir¶

Kritik Bang SR tak berhenti di situ. Ia juga menyoroti respons pemerintah kota terhadap laporan masyarakat yang dirasa masih lambat. Aduan publik, yang seharusnya menjadi masukan berharga untuk perbaikan, kerap ditanggapi dengan prosedur yang rumit, memicu kekecewaan di kalangan warga. Kekecewaan ini semakin bertambah karena dua masalah klasik yang terus menghantui Kota Medan, yaitu sampah dan banjir, belum juga menunjukkan tanda-tanda penanganan yang progresif.

Masalah sampah di Medan bukan hanya soal kebersihan visual, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan dan estetika kota. Tumpukan sampah yang terlambat diangkut atau pengelolaan sampah yang belum optimal masih menjadi pemandangan sehari-hari di beberapa titik. Sementara itu, banjir terus menjadi momok bagi warga, terutama saat musim hujan tiba. Banjir bukan hanya merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga membahayakan keselamatan warga.

SR menegaskan, penanganan banjir yang dilakukan selama 100 hari ini masih bersifat reaktif. Artinya, pemerintah baru bertindak setelah banjir terjadi, misalnya dengan membersihkan saluran air yang tersumbat atau menyiagakan tim evakuasi. Penanganan reaktif seperti ini memang penting, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah banjir secara fundamental. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dan terencana. Ini mencakup upaya pencegahan, seperti perbaikan dan pembangunan drainase yang memadai, normalisasi sungai, tata ruang yang ramah lingkungan, serta edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menyumbat saluran air. “Tidak ada rencana jangka pendek maupun panjang yang terlihat,” kritik SR, menunjukkan bahwa visi penanganan banjir yang komprehensif masih belum tampak.

Dampak dari penanganan masalah klasik yang belum optimal ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Kemacetan akibat genangan air saat hujan, kerugian materi akibat banjir, serta lingkungan yang kurang bersih akibat sampah, semuanya berkontribusi pada menurunnya kualitas hidup warga Kota Medan. Diharapkan, kepemimpinan Rico-Zaki dapat segera merumuskan dan mengimplementasikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk kedua isu krusial ini.

Kekosongan Jabatan Strategis dan Partisipasi Publik¶

Selain masalah teknis penanganan kota, Bang SR juga menyoroti aspek manajemen pemerintahan. Ia mencatat bahwa sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Medan masih kosong hingga saat ini. Kekosongan jabatan pada posisi-posisi penting bisa berdampak langsung pada terganggunya roda pemerintahan dan kelancaran pelayanan masyarakat. Pengambilan keputusan bisa melambat, koordinasi antar-unit kerja terhambat, dan program-program kerja bisa tertunda pelaksanaannya jika posisi kunci tidak segera terisi oleh pejabat yang kompeten.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tim yang bekerja di bawah kepemimpinan baru. Pengisian jabatan strategis seharusnya menjadi salah satu prioritas di awal masa jabatan untuk memastikan seluruh lini pemerintahan dapat berjalan optimal dalam mendukung visi dan misi kepala daerah. Kelambanan dalam proses ini dapat diartikan sebagai kurangnya kesiapan atau adanya kendala internal dalam menata organisasi pemerintahan.

Di sisi lain, meskipun Walikota seringkali menyuarakan semangat kolaborasi dan partisipasi publik dengan jargon “Medan untuk Semua,” Bang SR menilai bahwa hal tersebut belum terwujud dalam kebijakan nyata. Masyarakat, menurutnya, belum benar-benar dilibatkan secara meaningful dalam proses perencanaan pembangunan maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Partisipasi publik seharusnya tidak hanya sebatas forum-forum seremonial, tetapi harus memiliki ruang dan mekanisme yang jelas agar suara warga benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan.

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pembangunan kota. Mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan pemerintah dan memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi di lapangan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah bisa mendapatkan masukan yang lebih relevan, meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan, dan membangun kepercayaan antara warga dan pemerintah. Jika semangat kolaborasi hanya berhenti di slogan, maka potensi besar untuk memajukan kota bersama masyarakat akan terbuang sia-sia.

Peran Pengawasan DPRD dan Harapan ke Depan¶

Mengakhiri catatan kritisnya, Syaiful Ramadhan menekankan kembali bahwa periode 100 hari pertama seharusnya menjadi pondasi awal yang kuat untuk membangun kinerja pemerintahan selanjutnya. Masa ini bukan sekadar waktu untuk beradaptasi atau pemanasan, melainkan momen krusial untuk menunjukkan visi, komitmen, dan langkah-langkah awal yang konkret. Ia menegaskan bahwa DPRD Kota Medan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan konstruktif.

Peran pengawasan DPRD sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa eksekutif (pemerintah kota) menjalankan program dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kritik yang disampaikan oleh Bang SR ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan tersebut, sebagai pengingat bagi kepala daerah untuk segera meningkatkan performa dan fokus pada penyelesaian masalah prioritas.

Bang SR berharap, Pemerintahan Rico-Zaki dapat segera keluar dari zona nyaman dan menunjukkan aksi nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Janji-janji kampanye yang disampaikan saat proses pemilihan seharusnya tidak hanya menjadi retorika politik, tetapi harus ditindaklanjuti dengan program kerja yang jelas dan realistis. “Janji kampanye harus ditagih dan direalisasikan,” tutupnya dengan tegas.

Tantangan yang dihadapi Kota Medan memang tidak ringan. Berbagai masalah kompleks membutuhkan penanganan serius dan terencana. 100 hari pertama mungkin belum cukup untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi periode ini ideal untuk menunjukkan komitmen dan kapasitas dalam merumuskan solusi serta memulai langkah-langkah strategis. Evaluasi kritis dari DPRD ini menjadi cermin bagi kepemimpinan Rico-Zaki untuk segera melakukan introspeksi, menata prioritas, dan mempercepat langkah dalam mewujudkan pembangunan yang diharapkan oleh seluruh warga Kota Medan. Kinerja ke depan tentu akan terus diawasi, tidak hanya oleh DPRD, tetapi juga oleh masyarakat luas yang menaruh harapan besar pada perubahan positif di kota mereka.

Bagaimana pendapat Anda tentang 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan? Apa masalah paling mendesak yang menurut Anda perlu segera ditangani? Mari berdiskusi di kolom komentar!