Wajib Pajak Ini Sekarang Harus Lapor PPh 25! Apa Dampaknya Buat Kamu?

Table of Contents

Kamu mungkin sudah akrab dengan istilah Pajak Penghasilan atau PPh. Nah, salah satu jenis PPh yang sering jadi perhatian adalah PPh Pasal 25. Ini adalah pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran setiap bulan. Tujuannya simpel: biar beban pajak di akhir tahun saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan nggak terlalu berat.

Selama ini, kewajiban pembayaran angsuran PPh 25 ini memang sudah ada. Namun, ada kabar terbaru nih di dunia perpajakan kita. Ternyata, ada kategori wajib pajak tertentu yang kini punya kewajiban tambahan, yaitu wajib lapor angsuran PPh Pasal 25 ini secara bulanan. Perubahan ini tentu bakal berdampak buat mereka yang masuk dalam kategori tersebut. Yuk, kita kupas tuntas!

Apa Itu PPh Pasal 25?¶

Sebelum masuk ke kewajiban lapornya, ada baiknya kita ingat lagi apa sih sebenarnya PPh Pasal 25 itu. PPh Pasal 25 adalah pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak. Pembayaran ini dilakukan secara angsuran setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 biasanya dihitung dari PPh terutang pada tahun pajak sebelumnya, dibagi 12 bulan.

Fungsinya sebagai kredit pajak. Artinya, total angsuran PPh 25 yang sudah kamu bayarkan selama setahun akan mengurangi jumlah PPh yang harus kamu bayar saat melaporkan SPT Tahunan. Jadi, kalau angsuranmu pas atau bahkan lebih besar dari PPh terutang setahun, kamu mungkin tidak perlu membayar lagi atau bahkan bisa restitusi (kelebihan bayar). Sebaliknya, kalau angsuran PPh 25 kamu masih kurang dari PPh terutang setahun, maka kamu wajib melunasi kekurangannya saat lapor SPT Tahunan.

Siapa Saja Wajib Pajak ‘Tertentu’ yang Dimaksud?¶

Nah, ini dia poin pentingnya. Perubahan regulasi terbaru ini tidak berlaku untuk semua wajib pajak. Ada kriteria tertentu yang membuat wajib pajak tersebut kini diwajibkan untuk lapor bulanan angsuran PPh 25 mereka. Pemerintah biasanya membuat kriteria ini berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya kompleksitas usaha, skala bisnis, atau profil risiko kepatuhan.

Secara umum, wajib pajak yang masuk dalam kategori “tertentu” ini biasanya adalah mereka yang memiliki potensi penghasilan signifikan atau struktur usaha yang memerlukan pengawasan lebih detail dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kriteria pastinya tentu akan sangat bergantung pada bunyi peraturan resminya. Namun, berdasarkan pola regulasi sebelumnya, beberapa contoh wajib pajak yang mungkin termasuk dalam kategori ini antara lain:

Kategori Wajib Pajak yang Terdampak¶

Beberapa jenis wajib pajak yang patut mewaspadai perubahan ini dan memeriksa apakah mereka masuk dalam kriteria “tertentu” antara lain:

• Wajib Pajak Badan dengan Peredaran Bruto Tertentu: Perusahaan dengan omzet atau peredaran bruto di atas ambang batas tertentu kemungkinan besar akan menjadi sasaran kewajiban lapor bulanan ini. Skala bisnis yang besar dianggap memerlukan pelaporan yang lebih detail dan sering untuk memantau arus kas dan potensi pajak.
• Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT): Ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha di beberapa lokasi atau memiliki jenis kegiatan usaha yang diatur secara khusus oleh DJP. Penghitungan PPh 25 bagi WP OPPT memang punya metode tersendiri, dan kini pelaporannya juga diperketat.
• Wajib Pajak yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN): Meskipun penghitungan PPh 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN punya cara khusus, bisa jadi mereka yang masuk dalam kategori “tertentu” berdasarkan kriteria lain (misalnya besaran omzet) juga akan dikenakan kewajiban lapor bulanan ini.
• Wajib Pajak yang Baru Berdiri atau Mengalami Perubahan Usaha: Dalam beberapa kasus, wajib pajak yang baru mulai beroperasi atau mengalami restrukturisasi signifikan bisa jadi masuk dalam kategori yang dipantau lebih ketat di awal, termasuk kewajiban lapor angsuran PPh 25.

Penting untuk digarisbawahi bahwa kriteria pasti ada dalam peraturan yang dikeluarkan oleh DJP atau Kementerian Keuangan. Wajib pajak yang merasa masuk dalam potensi kategori di atas wajib mengecek kembali ketentuan resminya.

Perubahan Regulasi Terbaru: Apa yang Berbeda?¶

Inti dari perubahan ini adalah penambahan kewajiban pelaporan di samping kewajiban pembayaran. Jika sebelumnya beberapa wajib pajak “cukup” membayar angsuran PPh 25 setiap bulan, kini mereka juga harus melaporkan pembayaran tersebut secara resmi ke DJP setiap bulannya. Ini mirip dengan pelaporan SPT Masa PPN atau SPT Masa PPh Potput (Potong Pungut) lainnya, namun khusus untuk angsuran PPh 25 yang dibayar sendiri.

Tujuan utama dari pelaporan ini adalah agar DJP bisa memantau kepatuhan pembayaran angsuran PPh 25 secara real-time. Dengan data pelaporan yang masuk setiap bulan, DJP bisa segera mengetahui apakah wajib pajak telah membayar angsurannya sesuai perhitungan dan tepat waktu. Ini juga mempermudah rekonsiliasi data pembayaran dengan pelaporan.

Detail Ketentuan Pelaporan Baru¶

Meskipun detailnya akan ada dalam peraturan resmi, kita bisa memprediksi beberapa aspek penting dari ketentuan pelaporan baru ini:

• Sarana Pelaporan: Kemungkinan besar, pelaporan angsuran PPh 25 ini akan diwajibkan secara elektronik. Wajib pajak harus menggunakan aplikasi e-SPT PPh 25 atau terintegrasi melalui sistem DJP Online. Ini sejalan dengan program modernisasi dan digitalisasi layanan pajak.
• Informasi yang Dilaporkan: Laporan bulanan ini kemungkinan akan memuat informasi mengenai perhitungan PPh 25 untuk masa pajak tersebut (misalnya, dasar penghitungan angsuran) dan detail pembayaran yang telah dilakukan (Nomor Transaksi Penerimaan Negara/NTPN).
• Jangka Waktu Pelaporan: Sesuai dengan batas waktu pembayaran PPh 25, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, maka kemungkinan batas waktu pelaporannya juga akan mengikuti tanggal tersebut atau beberapa hari setelah pembayaran dilakukan.

Peraturan ini kemungkinan besar mulai berlaku untuk masa pajak tertentu di tahun 2025, mengingat tanggal publikasi artikel ini adalah Juni 2025. Misalnya, bisa jadi efektif mulai Masa Pajak Juni 2025, yang laporannya harus disampaikan paling lambat 20 Juli 2025 (jika tanggal 20 adalah hari kerja).

Kapan Mulai Berlaku?¶

Merujuk pada tanggal artikel (10 Juni 2025), sangat mungkin peraturan ini sudah atau akan segera efektif. Bisa jadi mulai berlaku untuk Masa Pajak Mei 2025 (lapor Juni 2025) atau Masa Pajak Juni 2025 (lapor Juli 2025). Wajib pajak yang masuk dalam kategori “tertentu” wajib segera mengecek pengumuman resmi dari DJP untuk mengetahui tanggal efektif pastinya. Keterlambatan mengetahui informasi ini bisa berakibat fatal, lho!

Mengapa Ada Perubahan Ini?¶

Setiap perubahan kebijakan pajak pasti punya tujuan. Kewajiban lapor bulanan PPh 25 bagi wajib pajak tertentu ini didasari beberapa alasan penting dari sudut pandang pemerintah:

• Meningkatkan Kepatuhan Sukarela: Dengan adanya kewajiban lapor bulanan, wajib pajak akan terdorong untuk lebih disiplin dalam menghitung dan membayar angsuran PPh 25 tepat waktu. Ini meningkatkan kesadaran dan kepatuhan secara proaktif.
• Mempercepat Penerimaan Negara: Pelaporan bulanan memungkinkan DJP memantau realisasi penerimaan PPh 25 secara lebih cepat dan akurat. Data ini penting untuk perencanaan dan pengelolaan anggaran negara.
• Memperoleh Data yang Akurat dan Terkini: Data yang dilaporkan bulanan akan menjadi sumber informasi yang kaya dan terkini bagi DJP mengenai aktivitas usaha dan estimasi penghasilan wajib pajak. Data ini sangat berguna untuk analisis kepatuhan dan penggalian potensi pajak.
• Memudahkan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Dengan data pelaporan yang tersedia, DJP dapat dengan mudah mengidentifikasi wajib pajak yang terlambat membayar atau melapor, atau yang estimasi angsurannya tampak tidak wajar. Ini mempermudah tindakan pengawasan dan penegakan hukum jika diperlukan.
• Sinkronisasi Data: Pelaporan bulanan PPh 25 juga akan memudahkan proses rekonsiliasi data saat wajib pajak melaporkan SPT Tahunan. Data pembayaran dan pelaporan angsuran PPh 25 bulanan akan dicocokkan dengan kredit pajak yang diklaim di SPT Tahunan. Ini mengurangi potensi kesalahan atau manipulasi data.

Secara keseluruhan, perubahan ini adalah bagian dari upaya DJP untuk modernisasi sistem perpajakan, meningkatkan transparansi, dan memastikan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi mereka yang memiliki kontribusi penerimaan pajak yang signifikan atau profil risiko tertentu.

Dampak Langsung Bagi Wajib Pajak¶

Bagi kamu yang masuk dalam kategori wajib pajak “tertentu”, kewajiban lapor bulanan PPh 25 ini tentu akan membawa beberapa dampak langsung:

Beban Administrasi yang Meningkat¶

Ini mungkin dampak yang paling terasa. Jika sebelumnya cukup fokus pada pembayaran, kini ada tugas tambahan yaitu menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap bulan. Ini memerlukan alokasi waktu, sumber daya manusia, dan mungkin penyesuaian sistem akuntansi internal. Kamu harus memastikan data penghasilan dan perhitungan PPh 25 tersedia dan akurat setiap bulannya untuk dilaporkan. Bagi bisnis, ini berarti tim keuangan dan pajak harus siap dengan proses bulanan yang baru ini.

Potensi Sanksi Jika Tidak Patuh¶

Setiap kewajiban perpajakan pasti punya konsekuensi jika tidak dipenuhi. Jika kamu terlambat atau tidak melaporkan angsuran PPh 25 bulanan sesuai ketentuan, kamu bisa dikenai sanksi administrasi. Sanksi ini bisa berupa denda keterlambatan atau sanksi lain sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain sanksi pelaporan, sanksi keterlambatan pembayaran angsuran PPh 25 juga tetap berlaku. Jadi, penting banget untuk mematuhi kedua kewajiban ini: bayar dan lapor tepat waktu!

Manfaat Tidak Langsung: Pengelolaan Pajak Lebih Baik¶

Di sisi positif, kewajiban lapor bulanan ini bisa jadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan pajak internalmu. Dengan rutin menghitung dan melaporkan PPh 25 setiap bulan, kamu akan punya gambaran yang lebih akurat tentang estimasi beban pajakmu di akhir tahun. Ini memungkinkanmu melakukan perencanaan pajak yang lebih baik dan menghindari kejutan berupa pajak terutang yang besar di SPT Tahunan. Selain itu, kepatuhan pelaporan yang baik juga bisa meningkatkan kredibilitas kamu di mata DJP dan berpotensi mengurangi frekuensi pemeriksaan pajak.

Penyesuaian Sistem Internal¶

Bagi wajib pajak badan atau WP OPPT dengan skala besar, kewajiban ini mungkin menuntut penyesuaian pada sistem akuntansi atau Enterprise Resource Planning (ERP) yang digunakan. Sistem harus bisa menghasilkan data yang dibutuhkan untuk pelaporan PPh 25 bulanan dengan mudah dan akurat. Investasi dalam software atau upgrade sistem mungkin diperlukan.

Bagaimana Cara Memenuhi Kewajiban Baru Ini?¶

Jangan panik! Jika kamu termasuk wajib pajak yang terdampak, ada langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk memastikan kepatuhan:

Memahami Aturan Baru Secara Detail¶

Langkah pertama dan terpenting adalah membaca dan memahami peraturan resmi yang diterbitkan DJP terkait kewajiban lapor PPh 25 ini. Cari tahu persis siapa saja yang masuk kategori wajib pajak tertentu, detail format pelaporannya, dan batas waktu yang ditetapkan. Jangan ragu mencari informasi dari sumber resmi DJP atau mengikuti sosialisasi yang mereka adakan.

Menyiapkan Data dan Dokumen yang Diperlukan¶

Pastikan sistem akuntansi atau pencatatan keuanganmu rapi dan bisa menyajikan data yang dibutuhkan untuk menghitung angsuran PPh 25 setiap bulan dengan cepat. Data yang biasanya diperlukan antara lain peredaran bruto bulanan (jika menggunakan NPPN atau omzet sebagai dasar), PPh terutang tahun sebelumnya, dan bukti pembayaran PPh 25.

Menggunakan Sarana Pelaporan Elektronik¶

Seperti yang sudah disebut, pelaporan kemungkinan besar wajib via elektronik. Pastikan kamu atau stafmu sudah terbiasa dan memiliki akses ke DJP Online. Pastikan juga e-FIN kamu aktif. Pelajari panduan penggunaan aplikasi e-SPT PPh 25 atau modul pelaporan PPh 25 di DJP Online. Jika ada kendala teknis, segera hubungi helpdesk DJP.

Berikut gambaran umum langkah pelaporan via e-filing yang bisa kamu antisipasi:

mermaid graph TD A[Akses Portal DJP Online] --> B{Login Menggunakan NPWP & Password}; B --> C{Pilih Menu e-Filing/e-SPT}; C --> D{Pilih Laporan PPh Masa 25}; D --> E{Input Data Perhitungan Angsuran PPh 25}; E --> F{Input Data Pembayaran (NTPN)}; F --> G{Validasi Data}; G -- Data Benar --> H{Submit Laporan}; H --> I{Terima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)}; G -- Data Salah --> E; I --> J[Simpan BPE & Arsip Data];

Dan jangan lupa, pastikan kamu sudah membayar PPh 25 sebelum melaporkannya. Bukti pembayarannya (NTPN) akan dibutuhkan saat pelaporan.

Langkah	Deskripsi	Keterangan
1. Hitung PPh Pasal 25	Tentukan besaran angsuran sesuai ketentuan.	Biasanya berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya.
2. Lakukan Pembayaran	Bayar angsuran PPh 25 via bank/pos/channel lain.	Gunakan kode billing (SSE). Dapatkan NTPN.
3. Akses DJP Online	Buka portal DJP Online dan login.	Siapkan NPWP, password, e-FIN.
4. Pilih Menu Pelaporan	Masuk ke e-Filing atau e-SPT.	Cari formulir atau modul PPh Pasal 25.
5. Isi Data Laporan	Masukkan data perhitungan dan NTPN pembayaran.	Teliti agar tidak ada kesalahan.
6. Submit Laporan	Kirim laporan elektronik yang sudah diisi.	Pastikan koneksi internet stabil.
7. Simpan Bukti Pelaporan	Unduh atau cetak BPE (Bukti Penerimaan Elektronik).	BPE adalah bukti sah pelaporanmu.

Konsultasi Jika Perlu¶

Jika usahamu memiliki struktur yang kompleks atau kamu tidak yakin dengan cara perhitungannya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Account Representative (AR) kamu di KPP terdaftar atau menggunakan jasa konsultan pajak profesional. Lebih baik mengeluarkan biaya untuk konsultasi daripada salah lapor dan terkena sanksi.

Tantangan dan Solusi¶

Setiap perubahan pasti punya tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi wajib pajak terkait kewajiban lapor PPh 25 ini antara lain:

• Kurangnya Pemahaman Aturan: Peraturan pajak bisa rumit. Solusinya adalah proaktif mencari informasi dan sosialisasi, serta jangan sungkan bertanya.
• Kesiapan Sistem Internal: Terutama bagi perusahaan yang sistemnya belum terintegrasi. Solusinya, segera evaluasi kebutuhan sistem dan lakukan penyesuaian atau investasi yang diperlukan.
• Kendala Teknis Pelaporan: Masalah pada aplikasi e-filing atau DJP Online bisa terjadi. Solusinya, jangan menunda pelaporan sampai batas akhir, laporkan jauh-jauh hari. Jika ada kendala, segera hubungi saluran bantuan DJP.
• Sumber Daya Manusia: Tim yang menangani pajak mungkin perlu pelatihan tambahan. Solusinya, berikan pelatihan yang memadai atau pertimbangkan menggunakan jasa pihak ketiga (misalnya konsultan pajak) untuk membantu proses ini.

Dengan perencanaan dan persiapan yang matang, tantangan-tantangan ini pasti bisa diatasi.

Hubungan Kewajiban Lapor PPh 25 dengan SPT Tahunan¶

Penting untuk memahami bahwa kewajiban lapor PPh 25 bulanan ini bukan menggantikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh. Keduanya saling melengkapi. Angsuran PPh 25 yang kamu bayar dan laporkan setiap bulan berfungsi sebagai kredit pajak di SPT Tahunan PPh.

Saat melaporkan SPT Tahunan PPh, kamu akan menghitung total PPh terutang untuk seluruh penghasilanmu selama setahun. Dari jumlah PPh terutang setahun itu, akan dikurangkan kredit pajak yang kamu miliki, termasuk PPh yang sudah dipotong pihak lain (PPh 21, 22, 23) dan angsuran PPh Pasal 25 yang sudah kamu bayar. Dengan adanya laporan bulanan PPh 25, DJP dan kamu sendiri akan punya data yang valid mengenai berapa total PPh 25 yang sudah dibayarkan selama setahun, sehingga proses rekonsiliasi di SPT Tahunan menjadi lebih mudah dan akurat. Kepatuhan dalam lapor PPh 25 bulanan akan sangat membantu kelancaran pelaporan SPT Tahunan.

Pentingnya Kepatuhan Pajak¶

Sebagai warga negara atau badan usaha yang baik, memenuhi kewajiban perpajakan adalah kontribusi nyata kita dalam pembangunan negara. Pajak yang kita bayarkan digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi. Selain itu, patuh pajak juga menghindarkan kita dari risiko sanksi dan masalah hukum di kemudian hari. Dengan sistem pelaporan PPh 25 yang baru ini, pemerintah berharap kepatuhan wajib pajak tertentu bisa meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan pembangunan nasional.

Jadi, jika kamu masuk dalam kriteria wajib pajak tertentu yang diwajibkan lapor PPh 25 bulanan, pastikan kamu sudah siap dan memahami aturan mainnya ya!

Bagaimana menurutmu tentang perubahan kewajiban lapor PPh 25 ini? Apakah kamu termasuk wajib pajak yang terdampak? Bagikan pengalaman atau kekhawatiranmu di kolom komentar di bawah! Mari berdiskusi!