Bikin SIM C Sekarang Wajib BPJS? Segini Biayanya!

Table of Contents

Belakangan ini, muncul banyak pertanyaan seputar persyaratan baru dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah kewajiban menyertakan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan saat pengurusan SIM. Nah, kabar ini memang benar adanya, lho, tapi statusnya masih dalam tahap uji coba dan belum berlaku nasional secara resmi.

Uji coba syarat BPJS Kesehatan aktif ini sudah sempat dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Tujuannya tentu untuk melihat bagaimana penerapan di lapangan dan mempersiapkan transisi jika kebijakan ini nantinya diberlakukan secara penuh. Jadi, buat kamu yang berencana bikin atau perpanjang SIM, baiknya mulai perhatian nih sama status kepesertaan BPJS Kesehatanmu.

Status Terkini: Masih Uji Coba, Belum Wajib Nasional¶

Pemerintah melalui kepolisian memang sudah mengatur soal persyaratan BPJS Kesehatan aktif ini dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut, kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif tercatat sebagai salah satu persyaratan administrasi yang perlu dilampirkan saat mengurus SIM. Ini menunjukkan keseriusan rencana penerapan aturan ini di masa depan.

Uji coba aturan baru ini sudah digelar di tujuh wilayah pilot project di Indonesia. Beberapa daerah yang ikut serta dalam tahap uji coba kemarin antara lain Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Bali. Periode uji cobanya berlangsung cukup panjang, yakni mulai 1 Juli sampai 30 September 2024. Ini adalah langkah penting untuk mengumpulkan data dan masukan sebelum kebijakan ini diterapkan secara merata.

Meskipun sudah diatur dalam Perpol dan diuji coba, penting untuk diingat bahwa aturan wajib BPJS Kesehatan aktif ini belum resmi diberlakukan di seluruh Indonesia saat artikel ini ditulis. Pihak kepolisian masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh dari hasil uji coba tersebut. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat juga menjadi agenda penting sebelum aturan ini benar-benar berjalan.

Jadi, saat ini kamu mungkin belum akan diminta bukti BPJS Kesehatan aktif di semua Satpas SIM. Namun, situasinya bisa berubah kapan saja setelah evaluasi selesai dan sosialisasi dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mulai mengecek dan memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatanmu sudah aktif. Ini adalah langkah antisipasi yang baik agar proses pembuatan atau perpanjangan SIM-mu nanti berjalan lancar tanpa hambatan.

Biaya Bikin SIM C dengan Syarat BPJS Aktif¶

Sekarang, pertanyaan paling penting: apakah dengan adanya syarat BPJS Kesehatan aktif ini, biaya pengurusan SIM C jadi lebih mahal? Kabar baiknya, tidak ada perubahan biaya untuk penerbitan SIM C terkait dengan persyaratan BPJS Kesehatan aktif ini. Biaya resmi untuk bikin SIM C baru tetap sama seperti sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, biaya untuk penerbitan SIM C baru adalah Rp 100.000. Angka ini tidak berubah meskipun ada potensi penambahan syarat administrasi berupa BPJS aktif. Jadi, kamu tidak perlu khawatir soal kenaikan biaya pokok SIM C.

Tarif PNBP ini merupakan biaya yang langsung masuk ke kas negara. Biaya ini mencakup proses penerbitan SIM itu sendiri, mulai dari administrasi, tes teori, hingga tes praktik. Penting untuk membedakan biaya resmi ini dengan biaya tambahan lain yang mungkin muncul selama proses pengurusan.

Dengan demikian, fokus utama saat mengurus SIM C terkait BPJS adalah memastikan kepesertaanmu aktif, bukan soal biaya tambahan untuk itu. Biaya yang tertera di PP No. 76 Tahun 2020 adalah biaya standar yang berlaku di seluruh Indonesia. Ini memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai berapa biaya pokok yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan SIM.

Biaya Penerbitan SIM Baru Sesuai PP No. 76 Tahun 2020¶

Selain SIM C, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 juga mengatur biaya untuk penerbitan SIM baru untuk golongan lainnya. Biaya-biaya ini juga merupakan tarif dasar PNBP yang harus dibayarkan. Berikut adalah daftar lengkap biaya penerbitan SIM baru untuk semua golongan:

Jenis SIM	Biaya (Rp)
SIM A	120.000
SIM B1	120.000
SIM B2	120.000
SIM C	100.000
SIM C1	100.000
SIM C2	100.000
SIM D	50.000
SIM D1	50.000
SIM Internasional	250.000

Angka-angka di atas adalah biaya resmi yang tertera pada peraturan pemerintah. Biaya ini berlaku untuk penerbitan SIM baru, yang prosesnya meliputi pendaftaran, ujian teori, dan ujian praktik. Pastikan kamu hanya membayar sesuai tarif resmi ini di loket pembayaran yang sah. Jangan tergoda dengan tawaran “calo” yang biasanya meminta biaya lebih tinggi dengan jaminan kelulusan yang tidak pasti dan melanggar aturan.

Memahami biaya resmi ini penting agar kamu tidak merasa tertipu saat mengurus SIM. Setiap golongan SIM memiliki tarif yang berbeda, sesuai dengan peruntukannya. SIM A untuk mobil penumpang/perseorangan, SIM C untuk motor (dengan sub-golongan C1 dan C2 berdasarkan kapasitas mesin), SIM B untuk kendaraan berat, dan SIM D untuk pengemudi disabilitas.

Biaya Perpanjangan SIM Sesuai PP No. 76 Tahun 2020¶

Selain biaya penerbitan SIM baru, PP No. 76 Tahun 2020 juga mengatur biaya perpanjangan SIM. Proses perpanjangan SIM biasanya lebih sederhana daripada pembuatan baru karena tidak perlu mengikuti ujian teori dan praktik lagi. Biaya perpanjangan ini juga bersifat PNBP yang wajib dibayarkan.

Berikut adalah daftar biaya perpanjangan SIM untuk berbagai golongan:

Jenis SIM	Biaya (Rp)
SIM C	75.000
SIM A	80.000
SIM A Umum	80.000
SIM BI/Umum	80.000
SIM BII/Umum	80.000
SIM D	30.000

Seperti yang terlihat, biaya perpanjangan cenderung lebih murah dibandingkan biaya penerbitan baru. Untuk SIM C, biaya perpanjangan adalah Rp 75.000. Ini merupakan biaya dasar yang harus kamu siapkan. Proses perpanjangan bisa dilakukan secara offline di Satpas atau mobil SIM keliling, bahkan sekarang sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi tertentu.

Meskipun proses perpanjangan lebih mudah, kamu tetap harus memperhatikan masa berlaku SIM-mu. Jangan sampai terlambat memperpanjang, karena jika masa berlaku SIM-mu sudah habis, kamu tidak bisa lagi memperpanjangnya dan harus mengurus SIM baru dari awal, lengkap dengan ujian teori dan praktik, serta biaya penerbitan baru yang lebih mahal. Aturan ini cukup ketat, jadi pastikan kamu selalu cek tanggal kedaluwarsa SIM-mu ya!

Biaya Tambahan yang Perlu Kamu Tahu¶

Selain biaya PNBP yang tercantum dalam PP No. 76 Tahun 2020, ada beberapa biaya tambahan lain yang biasanya muncul saat mengurus SIM, terutama untuk perpanjangan. Biaya-biaya ini terkait dengan persyaratan lain yang harus dipenuhi, seperti kondisi kesehatan fisik dan mental. Biaya ini bisa bervariasi tergantung tempat kamu mengurusnya.

Berikut adalah beberapa biaya tambahan yang perlu kamu perhitungkan saat mengurus perpanjangan SIM:

• Registrasi: Sekitar Rp 5.000
• Cek Kesehatan: Biasanya sekitar Rp 25.000. Biaya ini dibayarkan di tempat praktik dokter atau klinik yang ditunjuk/bekerja sama dengan Satpas SIM. Tarifnya bisa berbeda sedikit di tiap daerah atau tiap klinik. Pemeriksaan ini meliputi tes mata, tekanan darah, dan kesehatan fisik dasar lainnya untuk memastikan kamu layak mengemudi.
• Psikotes: Biayanya berkisar antara Rp 60.000 hingga Rp 100.000. Psikotes bertujuan untuk mengecek kondisi mental dan kesiapan psikologis pengemudi. Seperti cek kesehatan, biaya psikotes juga bisa bervariasi tergantung penyedia layanan psikotes yang ditunjuk oleh Satpas. Sekarang banyak yang bisa dilakukan online juga.
• Asuransi (Opsional): Sekitar Rp 30.000. Asuransi ini bersifat opsional atau tidak wajib. Biasanya ditawarkan di loket pengurusan dan memberikan perlindungan dasar jika terjadi kecelakaan. Kamu bisa memilih untuk mengambilnya atau tidak.

Jadi, total biaya perpanjangan SIM yang harus kamu siapkan adalah penjumlahan dari biaya PNBP, biaya registrasi, cek kesehatan, dan psikotes, ditambah biaya asuransi jika kamu memutuskan untuk mengambilnya. Contoh perhitungan kasar untuk perpanjangan SIM C (tanpa asuransi) bisa jadi sekitar Rp 75.000 (PNBP) + Rp 5.000 (Registrasi) + Rp 25.000 (Cek Kesehatan) + Rp 60.000 (Psikotes) = sekitar Rp 165.000. Angka ini bisa sedikit lebih tinggi tergantung biaya cek kesehatan dan psikotes di lokasi kamu mengurusnya.

Kenapa BPJS Kesehatan Dikaitkan dengan SIM? Ini Alasannya¶

Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa hubungan antara kepemilikan SIM dengan kepesertaan BPJS Kesehatan? Mengapa layanan publik seperti SIM kini mulai dikaitkan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)? Jawabannya terletak pada upaya pemerintah untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Untuk mencapai target UHC, partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan. Sistem JKN menganut prinsip gotong royong, di mana iuran dari peserta yang sehat membantu membiayai pengobatan peserta yang sakit. Semakin banyak peserta aktif, semakin kuat dan berkelanjutan sistem ini.

Mengaitkan layanan publik vital seperti SIM dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan adalah salah satu strategi pemerintah untuk “mendorong” masyarakat agar menjadi peserta aktif JKN. SIM dipilih karena ini adalah dokumen yang dibutuhkan oleh jutaan penduduk Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor. Dengan menjadikannya syarat, diharapkan semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya memiliki BPJS Kesehatan yang aktif dan kemudian mendaftar atau mengaktifkan kembali kepesertaannya.

Pendekatan ini bukanlah hal baru dan tidak hanya diterapkan pada pengurusan SIM. Sebelumnya, syarat BPJS Kesehatan aktif juga sudah atau akan diterapkan pada layanan publik lainnya seperti pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB - sekarang Persetujuan Bangunan Gedung/PBG), pengurusan sertifikat tanah, hingga pengurusan ibadah haji dan umroh. Ini menunjukkan adanya tren kebijakan untuk mengintegrasikan program JKN ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dari sudut pandang pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta JKN, terutama dari sektor informal dan pekerja mandiri yang belum terdaftar. Dengan meningkatnya jumlah peserta aktif, dana yang terkumpul di BPJS Kesehatan akan semakin besar, sehingga kemampuan sistem untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat juga meningkat. Ini pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas finansial program JKN.

Tentu saja, kebijakan ini juga memiliki tantangan dan memunculkan diskusi di masyarakat. Ada kekhawatiran mengenai aksesibilitas bagi masyarakat miskin atau rentan yang mungkin kesulitan membayar iuran BPJS secara rutin. Inilah mengapa tahap evaluasi dan sosialisasi menjadi sangat penting. Pemerintah perlu mencari solusi agar kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat kecil, misalnya dengan memastikan penyaluran bantuan iuran tepat sasaran.

Dengan adanya uji coba ini, diharapkan kepolisian dan BPJS Kesehatan bisa mengidentifikasi potensi kendala teknis, seperti sistem verifikasi data kepesertaan yang perlu terintegrasi dengan baik. Sosialisasi yang masif dan jelas juga diperlukan agar masyarakat tidak bingung dan paham betul mengapa syarat ini ada dan bagaimana cara memenuhinya. Ini bukan sekadar menambah syarat, tapi merupakan bagian dari upaya besar negara untuk menjamin kesehatan warganya.

Penting: Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan cakupan JKN, bukan untuk menambah pendapatan negara dari biaya SIM atau memberatkan masyarakat. Biaya pengurusan SIM tetap mengacu pada peraturan yang ada. Jika kebijakan ini resmi diterapkan, maka fokusnya adalah memastikan status kepesertaanmu aktif, yang artinya iuran bulanannya sudah dibayarkan.

Proses Penerbitan dan Perpanjangan SIM: Di Mana BPJS Masuk?¶

Untuk memahami di mana syarat BPJS Kesehatan aktif ini akan berpengaruh, mari kita lihat sedikit gambaran umum proses penerbitan dan perpanjangan SIM.

Penerbitan SIM Baru:
Proses pembuatan SIM baru umumnya meliputi beberapa tahap:
1. Pendaftaran dan Administrasi: Kamu menyerahkan dokumen persyaratan (KTP, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dll.) dan membayar biaya PNBP. Kemungkinan besar, syarat BPJS Kesehatan aktif akan dicek pada tahap ini. Petugas akan memverifikasi status kepesertaanmu.
2. Ujian Teori: Mengikuti ujian berbasis komputer (CBT) mengenai peraturan lalu lintas dan etika berkendara.
3. Ujian Praktik: Mengikuti ujian praktik mengemudi di lapangan yang sudah disediakan.
4. Penerbitan SIM: Jika lulus semua ujian, SIM-mu akan dicetak.

Jika syarat BPJS aktif ini resmi berlaku, maka prosesmu kemungkinan akan terhenti di tahap administrasi jika status BPJS-mu tidak aktif.

Perpanjangan SIM:
Proses perpanjangan SIM cenderung lebih cepat dan tidak memerlukan ujian teori/praktik lagi:
1. Pendaftaran dan Administrasi: Menyerahkan dokumen (SIM lama, KTP) dan surat keterangan kesehatan serta hasil psikotes, lalu membayar biaya PNBP. Sama seperti pembuatan baru, verifikasi BPJS aktif kemungkinan besar akan dilakukan di tahap ini.
2. Pengambilan Foto dan Sidik Jari: Data biometrikmu diambil.
3. Penerbitan SIM: SIM baru dengan masa berlaku 5 tahun dicetak.

Untuk perpanjangan, kamu harus mengurus surat keterangan kesehatan dan hasil psikotes sebelum datang ke Satpas atau melakukan pendaftaran online. Biasanya, ada tempat praktik dokter dan layanan psikotes yang tersedia di sekitar Satpas atau bisa diakses secara online. Biaya untuk cek kesehatan dan psikotes inilah yang menjadi biaya tambahan selain biaya PNBP.

Jadi, jika aturan BPJS aktif resmi diterapkan, pastikan kamu sudah mengecek dan mengaktifkan kepesertaan BPJS-mu sebelum datang mengurus SIM, baik untuk pembuatan baru maupun perpanjangan. Ini akan mempermudah dan mempercepat prosesmu di loket administrasi.

Menyiapkan Diri: Langkah Praktis¶

Meskipun aturan wajib BPJS Kesehatan aktif untuk SIM belum berlaku secara nasional, tidak ada salahnya kamu mulai bersiap dari sekarang. Kapan pun kebijakan ini resmi diterapkan, kamu sudah siap dan tidak mendadak repot. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa kamu lakukan:

1. Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatanmu: Ini langkah pertama dan terpenting. Kamu bisa mengecek status kepesertaanmu melalui aplikasi Mobile JKN di smartphone-mu, website resmi BPJS Kesehatan, atau melalui call center BPJS Kesehatan. Masukkan nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau nomor kartu BPJS Kesehatanmu.
2. Pastikan Statusnya Aktif dan Iuran Terbayar: Status “Aktif” berarti kepesertaanmu masih berlaku dan iuran bulanannya sudah terbayarkan lunas hingga bulan terakhir. Jika statusmu non-aktif karena menunggak iuran, segera lakukan pembayaran. Kamu bisa membayar iuran melalui berbagai kanal, seperti bank, minimarket, kantor pos, atau aplikasi pembayaran digital.
3. Siapkan Bukti Kepesertaan (Jika Perlu): Meskipun verifikasi kemungkinan akan dilakukan secara digital oleh petugas, tidak ada salahnya memiliki bukti kepesertaan, seperti kartu BPJS Kesehatan (fisik atau digital dari aplikasi Mobile JKN) atau tangkapan layar (screenshot) status aktif dari aplikasi Mobile JKN.
4. Pantau Informasi Resmi: Tetap pantau pengumuman resmi dari kepolisian atau BPJS Kesehatan terkait perkembangan kebijakan ini. Cari informasi dari sumber terpercaya, bukan hanya rumor atau kabar yang tidak jelas.
5. Siapkan Dokumen Lain: Jangan lupa siapkan dokumen persyaratan SIM lainnya seperti KTP asli dan fotokopi, serta surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan hasil psikotes (untuk perpanjangan).

Dengan melakukan langkah-langkah persiapan ini, kamu tidak hanya siap menghadapi kemungkinan syarat BPJS aktif saat mengurus SIM, tetapi juga memastikan dirimu dan keluargamu terlindungi oleh jaminan kesehatan. Memiliki BPJS Kesehatan aktif itu penting, bukan cuma untuk mengurus SIM, tapi demi akses kesehatanmu sendiri di saat membutuhkan.

Your Thoughts?¶

Jadi, sudah jelas ya, syarat BPJS Kesehatan aktif untuk bikin SIM C (dan golongan lainnya) masih dalam tahap uji coba dan belum wajib berlaku di seluruh Indonesia saat ini. Biaya bikin SIM C pun tetap Rp 100.000, tidak ada kenaikan karena syarat tambahan ini.

Bagaimana nih menurut kamu soal rencana kebijakan yang mengaitkan pengurusan SIM dengan BPJS Kesehatan aktif ini? Apakah kamu merasa ini adalah langkah yang baik untuk mendorong kepesertaan JKN, atau justru memberatkan masyarakat?

Yuk, share pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar di bawah! Mungkin ada yang sudah merasakan proses uji coba di daerah pilot? Ceritakan pengalamanmu!