Kasasi Harvey Moeis Ditolak MA: Apa Artinya Buat Kasusnya?

Daftar Isi

Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengeluarkan putusan untuk permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Harvey Moeis dalam kasus mega korupsi tata niaga timah. Kabar terbarunya, kasasi suami Sandra Dewi ini ditolak mentah-mentah oleh MA. Ini artinya, putusan pengadilan di tingkat sebelumnya, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, dinyatakan tetap berlaku dan harus dijalani.

Dengan ditolaknya kasasi ini, vonis berat yang dijatuhkan PT Jakarta terhadap Harvey Moeis resmi berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Kita ingat, di tingkat banding, hukumannya diperberat secara signifikan. Jadi, hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan PT Jakarta adalah vonis final yang harus dihadapi Harvey Moeis dalam perkara ini, setidaknya di jalur hukum biasa.

Putusan kasasi ini tercatat dengan nomor perkara 5009 K/Pid.Sus/2025 di sistem informasi Mahkamah Agung. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini meneken keputusannya pada Rabu, 25 Juni 2025. Bunyi amar putusannya jelas dan singkat: “Tolak”.

Ini mengakhiri salah satu babak upaya hukum yang ditempuh Harvey Moeis setelah vonis di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding memberatkan posisinya. Sebelumnya, perjalanan hukum kasus ini memang menarik perhatian banyak pihak, mengingat nilai kerugian negara yang fantastis dan nama-nama besar yang terseret.

Kilas Balik Perjalanan Hukum Harvey Moeis¶

Kasus ini bermula dari penyidikan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. periode 2015-2022. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai angka yang sangat besar, bahkan sempat disebut-sebut hingga Rp 300 triliun, meskipun angka tersebut masih dalam penghitungan dan mencakup berbagai aspek kerugian.

Harvey Moeis sendiri didakwa sebagai perpanjangan tangan atau representasi dari perusahaan smelter swasta, yaitu PT Refined Bangka Tin (RBT). Dia diduga punya peran penting dalam memfasilitasi kegiatan penambangan timah ilegal dan mengatur kerja sama dengan PT Timah Tbk yang merugikan negara. Dakwaan yang dibacakan jaksa menyebut Harvey Moeis telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum terkait kasus ini.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Harvey Moeis menjalani persidangan dan divonis pada tingkat pertama. Kala itu, Majelis Hakim PN Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan. Selain hukuman badan, dia juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar, subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 210 miliar.

Vonis di tingkat pertama ini sempat memicu beragam komentar. Bagi sebagian orang, hukuman 6,5 tahun penjara dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan skala korupsi dan nilai kerugian negara yang didakwakan. Pihak jaksa penuntut umum pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

Nah, di tingkat banding inilah hukumannya diperberat secara drastis. Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun. Dendanya tetap Rp 1 miliar, namun pidana subsider kurungan jika denda tidak dibayar menjadi lebih lama, yaitu 8 bulan. Uang pengganti yang harus dibayarkan juga berlipat ganda menjadi Rp 420 miliar. Putusan PT Jakarta ini tentu saja langsung membuat Harvey Moeis dan tim penasihat hukumnya mengambil langkah hukum berikutnya, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung.

Apa Itu Kasasi dan Kenapa Penting?¶

Bagi yang belum familiar, kasasi itu salah satu upaya hukum luar biasa yang bisa diajukan terhadap putusan pengadilan terakhir. Dalam kasus pidana seperti ini, kasasi diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi. Intinya, kasasi ini bukan seperti sidang ulang dari awal ya. Mahkamah Agung itu tidak memeriksa kembali fakta-fakta di persidangan seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi.

Peran Mahkamah Agung dalam memeriksa kasasi itu adalah memastikan apakah putusan pengadilan sebelumnya (dalam hal ini putusan PT Jakarta) sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada tiga alasan utama kenapa seseorang bisa mengajukan permohonan kasasi, sesuai dengan Undang-Undang:

1. Judex Facti melampaui batas wewenang: Ini artinya, hakim di tingkat sebelumnya (PN atau PT) mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang sebenarnya di luar batas kewenangan mereka sebagai hakim.
2. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku: Ini poin paling sering jadi dasar kasasi. Pemohon merasa hakim di bawah keliru dalam menafsirkan atau menerapkan undang-undang terkait kasusnya.
3. Judex Facti lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang: Ada syarat-syarat prosedural dalam persidangan atau penulisan putusan yang diatur undang-undang, dan kelalaian memenuhinya bisa bikin putusannya batal. Nah, ini bisa jadi alasan kasasi.

Jadi, ketika Harvey Moeis mengajukan kasasi, tim hukumnya pasti menyiapkan apa yang disebut memori kasasi. Dokumen ini berisi argumen-argumen hukum yang menjelaskan kenapa mereka percaya putusan Pengadilan Tinggi itu keliru berdasarkan salah satu atau lebih dari tiga alasan di atas. Mereka meminta MA untuk membatalkan putusan PT dan mengadili sendiri perkaranya (berdasarkan argumen hukum di memori kasasi) atau mengembalikan perkara ke pengadilan yang memeriksa sebelumnya dengan arahan tertentu.

Ketika Mahkamah Agung menolak kasasi, itu artinya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut tidak menemukan alasan hukum yang cukup kuat dalam memori kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Mereka menilai bahwa putusan PT Jakarta sudah benar secara hukum, baik dalam penerapan undang-undang, kewenangan, maupun prosedurnya.

Prosedur Kasasi Perkara Pidana: Sedikit Lebih Dalam¶

Mengajukan kasasi itu ada langkah-langkahnya yang diatur ketat oleh hukum acara pidana. Proses ini dimulai setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada terdakwa atau penuntut umum.

1. Ajukan Permohonan: Permohonan kasasi diajukan kepada Panitera di Pengadilan Negeri yang awalnya mengadili perkara. Ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan secara resmi. Lewat dari itu, permohonan kasasi dianggap kedaluwarsa dan tidak bisa diterima. Panitera akan membuat Akta Permohonan Kasasi sebagai bukti pengajuan.
2. Serahkan Memori Kasasi: Dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi, pemohon (Harvey Moeis atau penuntut umum, karena keduanya bisa mengajukan kasasi jika tidak puas) harus menyerahkan memori kasasi ke Panitera Pengadilan Negeri. Dokumen inilah yang berisi argumen-argumen hukum kenapa putusan PT dianggap salah. Kalau pemohonnya terdakwa yang awam hukum, Panitera punya kewajiban membantu membuatkan memori kasasinya.
3. Pemberitahuan dan Kontra Memori: Setelah memori kasasi diterima, Panitera memberitahukan dan memberikan salinan memori kasasi itu kepada pihak lawan (dalam kasus Harvey Moeis, berarti penuntut umum). Pihak lawan punya kesempatan untuk mengajukan kontra memori kasasi, yaitu jawaban atau tanggapan terhadap argumen-argumen dalam memori kasasi. Kontra memori ini juga diserahkan ke Panitera dan nanti akan disampaikan ke pemohon kasasi.
4. Berkas Dikirim ke MA: Jika semua syarat formal terpenuhi (permohonan tepat waktu, memori kasasi diserahkan), Panitera Pengadilan Negeri menyiapkan berkas perkara kasasi. Berkas ini berisi semua dokumen penting dari persidangan tingkat pertama sampai banding, termasuk putusan PN, putusan PT, memori kasasi, dan kontra memori kasasi. Berkas ini kemudian dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diperiksa. Proses pengiriman berkas ini pun ada batas waktunya, biasanya sekitar 14 hari setelah batas akhir penyerahan memori kasasi.
5. Pemeriksaan di MA: Di Mahkamah Agung, berkas perkara ini didistribusikan ke Majelis Hakim Agung yang ditunjuk untuk memeriksanya. Para hakim agung ini akan mempelajari berkas, terutama memori kasasi dan kontra memori kasasi. Mereka fokus pada isu-isu hukum, bukan fakta.
6. Putusan MA: Setelah mempelajari berkas dan berdiskusi, Majelis Hakim Agung membuat putusan. Putusannya bisa menolak kasasi (artinya putusan PT tetap berlaku), mengabulkan kasasi (artinya putusan PT dibatalkan, dan MA bisa mengadili sendiri atau memerintahkan pengadilan di bawah untuk mengadili ulang), atau menyatakan tidak dapat diterima (misalnya karena syarat formal tidak terpenuhi sejak awal).
7. Pemberitahuan Putusan: Salinan putusan MA kemudian dikirim kembali ke Pengadilan Negeri asal. Panitera Pengadilan Negeri wajib memberitahukan salinan putusan MA ini kepada terdakwa dan penuntut umum secara resmi. Tanggal pemberitahuan ini penting untuk keperluan hukum selanjutnya, jika ada.

Dalam kasus Harvey Moeis, Mahkamah Agung sudah melalui proses pemeriksaan tersebut dan memutuskan untuk menolak kasasinya. Ini menegaskan validitas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara.

Implikasi Penolakan Kasasi bagi Harvey Moeis¶

Putusan MA yang menolak kasasi ini punya dampak hukum yang sangat jelas bagi Harvey Moeis.

Pertama, Hukuman 20 Tahun Penjara Berkekuatan Hukum Tetap. Vonis penjara 20 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta kini final. Tidak ada lagi jalur upaya hukum biasa (banding atau kasasi) yang bisa dia tempuh untuk meringankan hukuman badan ini. Ia harus menjalani hukuman tersebut.

Kedua, Kewajiban Membayar Uang Pengganti Rp 420 Miliar Tetap Berlaku. Putusan PT Jakarta juga mengharuskan Harvey Moeis membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 420 miliar. Dengan ditolaknya kasasi, kewajiban ini juga berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, Ancaman Hukuman Kurungan Jika Uang Pengganti Tidak Dibayar. Jika Harvey Moeis tidak mampu membayar uang pengganti sebesar Rp 420 miliar, maka dia harus menjalani pidana kurungan pengganti selama 8 bulan, sesuai putusan PT Jakarta yang kini final. Tentu saja, pihak berwenang juga akan berupaya melakukan penelusuran dan penyitaan aset milik Harvey Moeis untuk menutupi kerugian negara tersebut.

Keempat, Pelaksanaan Eksekusi. Setelah putusan MA ini diberitahukan secara resmi, proses selanjutnya adalah eksekusi putusan oleh Kejaksaan. Harvey Moeis akan dipindahkan dari tahanan ke lembaga pemasyarakatan untuk memulai masa hukumannya selama 20 tahun.

Apakah masih ada jalur hukum lain setelah kasasi ditolak? Dalam sistem hukum Indonesia, masih ada upaya hukum luar biasa bernama Peninjauan Kembali (PK). Namun, PK ini tidak bisa diajukan sembarangan. Syarat pengajuannya sangat ketat, biasanya harus ada bukti baru (novum) yang signifikan dan belum pernah dipertimbangkan di persidangan sebelumnya, atau ada kekeliruan nyata dalam putusan hakim. PK adalah upaya hukum terakhir dari yang terakhir, dan pengajuannya tidak serta merta menunda pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Untuk kasus Harvey Moeis, penolakan kasasi oleh MA ini praktis menutup pintu upaya hukum biasa. Fokus selanjutnya akan beralih ke pelaksanaan putusan, termasuk upaya penelusuran dan penyitaan aset-asetnya untuk memulihkan kerugian negara yang sangat besar dalam kasus timah ini.

Ini menjadi pengingat betapa seriusnya kasus korupsi, terutama yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah fantastis. Proses hukum yang panjang dari tingkat penyidikan, penuntutan, sidang di PN, banding di PT, hingga kasasi di MA, menunjukkan sistem peradilan bekerja untuk mencapai putusan yang final dan mengikat.

Secara umum, putusan Mahkamah Agung adalah puncak dari proses peradilan reguler di Indonesia. Dengan ditolaknya kasasi, kasus Harvey Moeis kini memasuki tahap pelaksanaan hukuman. Ini juga menjadi salah satu putusan penting dalam rangkaian penanganan kasus korupsi timah yang melibatkan banyak tersangka lain dan nilai kerugian yang luar biasa.

Visualisasi Proses Peradilan¶

Agar lebih mudah dipahami, kita bisa lihat alur singkat perjalanan kasus di pengadilan ini:

mermaid graph TD A[Penyidikan & Penuntutan - Kejaksaan Agung] --> B(Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta) B --> |Vonis 6.5 Tahun| C{Upaya Hukum?} C --> |Tidak Puas - Banding| D(Pengadilan Tinggi Jakarta) D --> |Vonis 20 Tahun| E{Upaya Hukum?} E --> |Tidak Puas - Kasasi| F(Mahkamah Agung) F --> |Putusan: Tolak Kasasi| G[Vonis 20 Tahun Berkekuatan Hukum Tetap] G --> H[Eksekusi Hukuman]

Dan perbandingan vonis di tiap tingkat:

Tingkat Pengadilan	Vonis Penjara	Denda	Uang Pengganti	Keterangan
Pengadilan Negeri	6 tahun 6 bulan	Rp 1 Miliar	Rp 210 Miliar	Dituntut lebih tinggi
Pengadilan Tinggi	20 tahun	Rp 1 Miliar	Rp 420 Miliar	Hukuman diperberat
Mahkamah Agung (Kasasi)	Tolak	Putusan PT Berlaku	Putusan PT Berlaku	Vonis 20 tahun Final

Putusan MA ini tentu saja menjadi sorotan publik. Kasus timah ini memang fenomenal karena nilai kerugiannya dan menyeret beberapa nama yang sebelumnya dikenal publik. Penolakan kasasi ini mengirimkan pesan kuat tentang keseriusan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi skala besar.

Bagaimana pandangan Anda tentang putusan MA ini dan kelanjutan kasus mega korupsi timah ini? Yuk, bagikan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar!