Ranperda Perkim Dikritisi! Legislator Perindo Sentil Pengembang dan Pemda soal Pembangunan

Table of Contents

MUARO JAMBI – Isu hunian yang layak dan penataan kawasan permukiman seringkali jadi PR besar di banyak daerah, tak terkecuali di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Baru-baru ini, Anggota legislatif (Aleg) Partai Perindo, Muhammad Ramadhan Mahir, kembali menyentil soal ini, menegaskan betapa krusialnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Ini bukan cuma soal bangunan fisik, lho, tapi menyangkut hak dasar tiap warga negara!

Ranperda Perkim Dikritisi Legislator Perindo

Menurut Ramadhan, hunian yang layak itu adalah hak dasar yang wajib dipenuhi negara untuk setiap penduduk Indonesia. Bayangkan saja, siapa sih yang nggak mau punya tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sehat? Sayangnya, di lapangan, masih banyak banget warga yang kesulitan mengakses rumah layak huni. Ini bukan cuma masalah individu, tapi juga masalah sistemik yang harus dijawab tuntas oleh pemerintah daerah melalui regulasi yang kuat.

Mengapa Ranperda Perkim Begitu Penting?

Ranperda Perkim ini diharapkan bisa jadi jawaban konkret atas banyak persoalan krusial di bidang perumahan. Ramadhan Mahir, yang juga juru bicara Fraksi PKS-Perindo DPRD Kabupaten Muaro Jambi, menyebutkan tiga masalah utama yang harus diatasi: keterbatasan rumah layak huni, tumbuhnya kawasan kumuh, dan rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah. Ketiga poin ini saling berkaitan, membentuk lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang tepat.

Muaro Jambi punya posisi strategis sebagai daerah penyangga Kota Jambi. Artinya, pertumbuhan penduduk dan pembangunan di sini sangat pesat, terdorong oleh urbanisasi dari wilayah sekitar maupun limpahan aktivitas dari kota besar. Tanpa aturan main yang jelas dan pengawasan ketat, nggak heran kalau kawasan kumuh baru bisa muncul di mana-mana. Ini seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, membawa serta berbagai masalah sosial dan lingkungan.

Pemerintah daerah harus punya strategi jitu, bukan cuma menunggu masalah terjadi baru bertindak. Strategi pencegahan berbasis perencanaan ruang yang matang, pengawasan izin pembangunan yang ketat, serta pemberdayaan masyarakat, jadi kunci utamanya. Kalau perencanaan ruangnya amburadul, izinnya diobral, dan masyarakat cuma jadi penonton, jangan harap permukiman yang sehat dan tertata bisa terwujud. Ini adalah kerja kolektif yang butuh komitmen kuat dari semua pihak.

Kritikan Pedas untuk Pengembang dan Pemda

Tak hanya menyoroti pentingnya Ranperda, Ramadhan juga memberikan kritik pedas terkait praktik pembangunan perumahan selama ini. Ada dua poin utama yang menjadi fokusnya: kewajiban hunian berimbang dan penerapan aturan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang kerap diabaikan.

Kewajiban Hunian Berimbang: Bukan Sekadar Retorika!

Salah satu poin penting dalam pembangunan perumahan yang seringkali terlewat adalah kewajiban hunian berimbang. Apa itu hunian berimbang? Sederhananya, ini adalah kewajiban bagi pengembang perumahan untuk membangun komposisi rumah yang beragam, mulai dari rumah sederhana, menengah, hingga mewah, dalam satu kawasan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan permukiman yang inklusif dan tidak mengelompokkan masyarakat berdasarkan status ekonomi.

Biasanya, ada rasio tertentu yang ditetapkan, misalnya perbandingan 1:2:3 (satu rumah mewah, dua rumah menengah, tiga rumah sederhana). Tujuannya mulia: agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan akses perumahan yang layak dan tersebar merata. Namun, fakta di lapangan seringkali berkata lain. Banyak pengembang yang lebih fokus membangun rumah mewah atau menengah karena margin keuntungannya lebih besar, sementara rumah sederhana untuk MBR justru diabaikan.

Ramadhan menegaskan bahwa pengawasan terhadap penerapan kewajiban ini harus super ketat. Ini bukan cuma soal regulasi di atas kertas, tapi harus benar-benar diwujudkan agar tidak hanya berhenti pada retorika dan janji-janji manis. Jika pengembang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan aspek sosial, maka keberadaan Ranperda ini akan sia-sia belaka. Pemda harus punya gigi untuk menindak tegas pelanggaran ini.

Pentingnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) 40 Persen

Selain hunian berimbang, Ramadhan juga menyoroti pentingnya penerapan aturan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sebesar 40 persen dari luas lahan yang dikembangkan. Nah, apa sebenarnya PSU itu dan kenapa porsinya harus sebesar itu?

Prasarana mencakup jalan, saluran drainase, penerangan jalan umum, dan jaringan air bersih. Sarana meliputi fasilitas sosial seperti tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, ruang terbuka hijau (RTH), taman bermain anak, atau balai pertemuan. Sementara Utilitas adalah jaringan listrik, telepon, dan internet. Singkatnya, PSU adalah segala infrastruktur pendukung yang membuat sebuah permukiman bisa dihuni dengan layak dan nyaman.

Berikut adalah beberapa komponen PSU yang krusial dan seringkali diabaikan:

Komponen PSU Deskripsi Pentingnya
Jaringan Jalan Aksesibilitas utama dalam perumahan, meliputi jalan utama, jalan lingkungan, hingga jalan setapak. Memastikan kelancaran mobilitas warga dan kendaraan, akses ke fasilitas umum, serta penanganan darurat.
Sistem Drainase Saluran air untuk mengalirkan air hujan dan limbah rumah tangga. Mencegah genangan air, banjir, dan penyebaran penyakit akibat lingkungan yang lembap dan kotor.
Jaringan Air Bersih Sistem penyediaan air bersih yang layak konsumsi. Hak dasar, menjamin kesehatan dan kebersihan warga.
Jaringan Listrik & PJU Pasokan listrik untuk rumah tangga dan penerangan jalan umum. Menunjang aktivitas sehari-hari, meningkatkan keamanan dan kenyamanan di malam hari.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Area berupa taman, pepohonan, atau lahan hijau. Menjaga kualitas udara, estetika lingkungan, tempat rekreasi, serta resapan air.
Fasilitas Sosial (Fasos) Tempat ibadah, sekolah, posyandu, balai warga, taman bermain. Mendukung kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, dan interaksi komunitas dalam perumahan.
Fasilitas Komersial Area untuk pertokoan, pasar, atau minimarket. Memenuhi kebutuhan sehari-hari warga tanpa harus keluar dari lingkungan perumahan.

Jika aturan 40 persen ini tidak ditaati, dampaknya bisa sangat fatal dan merugikan penghuni. Ramadhan dengan tegas mengatakan, “Tidak boleh terjadi lagi kasus perumahan yang padat dengan ruang terbuka minim, drainase buruk, atau tanpa fasilitas sosial.” Ini adalah gambaran nyata dari banyak perumahan “murah” yang dibangun pengembang nakal: rumah-rumah berdempetan, jalan sempit, selokan mampet, dan jangan harap ada taman atau balai warga. Akibatnya? Lingkungan jadi sumpek, rawan banjir, kesehatan terganggu, dan kualitas hidup penghuni menurun drastis.

Peran Vital Pemerintah Daerah dan Pengembang

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pembangunan perumahan mematuhi standar yang telah ditetapkan. Ini termasuk proses perizinan yang transparan, audit lapangan yang rutin, serta penegakan hukum yang tegas bagi pengembang yang melanggar. Tanpa peran aktif Pemda, Ranperda sebagus apapun hanya akan jadi pajangan.

Di sisi lain, pengembang juga memiliki peran penting. Mereka bukan hanya sekadar pebisnis yang mencari keuntungan, tetapi juga pelaku pembangunan yang bertanggung jawab atas kualitas hidup masyarakat. Mematuhi aturan hunian berimbang dan penyediaan PSU adalah bentuk tanggung jawab sosial korporat yang tidak bisa ditawar.

Proses Pembahasan Ranperda Perkim

Saat ini, Ranperda Perkim sedang digodok di DPRD Muaro Jambi bersama dengan pemerintah daerah. Proses pembahasan ini sangat krusial karena di sinilah semua masukan, kritik, dan harapan masyarakat harus diakomodasi. Diharapkan, Ranperda ini tidak hanya sekadar formalitas, tapi benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif.

Tujuan utamanya adalah menjawab kebutuhan perumahan yang mendesak, sekaligus mencegah munculnya persoalan baru di bidang permukiman. Ini adalah kesempatan emas bagi Muaro Jambi untuk menata diri, memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakatnya.

Tantangan dalam Penerapan Ranperda

Penyusunan Ranperda hanyalah langkah awal. Penerapannya seringkali menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

  1. Tekanan Pengembang: Beberapa pengembang mungkin akan melakukan lobi atau bahkan praktik tidak etis untuk menghindari kewajiban yang dianggap memberatkan.
  2. Keterbatasan Anggaran Pemda: Untuk pengawasan dan penegakan, Pemda membutuhkan sumber daya yang memadai.
  3. Ketersediaan Lahan: Mencari lahan yang strategis dan memenuhi syarat untuk pembangunan rumah MBR bisa jadi tantangan tersendiri.
  4. Koordinasi Lintas Sektor: Perkim melibatkan banyak dinas, butuh koordinasi yang solid agar tidak terjadi tumpang tindih atau saling lepas tangan.
  5. Partisipasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan juga bisa jadi kendala.

Untuk mengatasi ini, penting sekali adanya transparansi, partisipasi publik, dan komitmen politik yang kuat dari para pemangku kebijakan.

Harapan ke Depan untuk Muaro Jambi

Dengan adanya Ranperda Perkim yang komprehensif dan dijalankan dengan konsisten, harapan untuk Muaro Jambi sangat besar. Kabupaten ini bisa menjadi contoh bagaimana daerah penyangga kota besar tetap mampu menata permukiman dan menyediakan hunian layak bagi warganya, tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan keadilan sosial.

Kita semua tentu ingin melihat Muaro Jambi tumbuh sebagai daerah yang modern, namun tetap manusiawi, dengan lingkungan yang hijau, infrastruktur yang memadai, dan masyarakat yang sejahtera. Ini bukan mimpi di siang bolong, tapi sebuah cita-cita yang bisa diwujudkan jika semua pihak punya visi yang sama dan kemauan untuk bekerja sama.

Bagaimana menurut Anda? Apakah Ranperda Perkim ini bisa menjadi solusi nyata bagi persoalan hunian di Muaro Jambi, ataukah akan jadi “macan kertas” belaka? Yuk, bagikan pendapat dan harapan Anda di kolom komentar!

Posting Komentar